ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menolak dengan tegas pembangunan Museum Holocaust Yahudi di Minahasa, Sulawesi Utara.
Pasalnya, pembangunan itu dinilai sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dimana sampai saat ini Indonesia masih menolak normalisasi hubungan dengan Israel.
“Pembangunan Museum Holocaust adalah pelanggaran nyata terhadap UUD dan konstitusi Republik Indonesia (RI) yang sampai saat ini masih menolak normalisasi hubungan dengan Israel,” tegas Ketua Lembaga Kerja Sama Internasional dan Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah, Muhyiddin Junaidi, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, meminta Pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan tegas dan menghancurkan bangunan Museum Holocaust tersebut.
“Karena itu bentuk provokatif, tendensius dan menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat,” katanya.
Menurut dia, seharusnya yang dibangun bukan Museum Holocaust, melainkan museum kebiadaban dan tindak kekerasan Zionis Israel terhadap bangsa dan rakyat Palestina sejak 1948.
Disamping itu, pemerintah sebaliknya membangun museum kebiadaban penjajah Belanda dan komandan militernya Westerling yang telah membunuh puluhan ribu rakyat Indonesia terutama dari Makassar.
“Adalah sangat tepat jika Indonesia membangun museum sejarah kebiadaban Israel terhadap bangsa Palestina di Jakarta sebagai bentuk solidaritas dan dukungan Indonesia atas perjuangan rakyat palestina untuk meraih kemerdekaan dari Zionis yang terus mendapatkan aliran dana tanpa batas dari negara adi daya dan sekutunya,” katanya.
Sebelumnya, komunitas Yahudi di Indonesia telah meresmikan Museum Holocaust tersebut yang diklaim sebagai yang pertama di Asia Tenggara.
Museum tersebut terletak di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut).
Duta Besar (dubes) Jerman untuk Indonesia, Ina Lapel turut menghadiri peresmian Museum Holocaust yang dibangun komunitas Yahudi di Minahasa itu.
“Suatu kehormatan berada di Minahasa dan berpidato di pembukaan Museum Holocaust. Museum sejenis ini dibuka untuk pertama kalinya di Asia Tenggara atas inisiatif komunitas Yahudi di sini,” kata Ina Lapel, dikutip Minggu (30/1/2022).
Menurut Ina Lapel, Jerman akan selalu mendukung peringatan terhadap kejadian yang dapat menjadi pelajaran universal tersebut dan akan terus mendukung upaya perlawanan terhadap rasisme, anti-Semitisme, dan semua bentuk intoleransi.
“Publik harus terus mengingat kejahatan luar biasa yang terjadi dalam Holocaust, jika tidak, kita berisiko mengulanginya lagi. Namun, jika kita ingat, kita bisa menjadi sangat waspada dan langsung bertindak apabila muncul tanda-tanda kebencian rasisme dan anti-semitisme,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven O. E. Kandouw memberikan apresiasi yang tinggi atas dibangunnya gedung museum pertama di Asia Tenggara itu.
“Ini menjadi catatan sejarah, karena bukan hanya se-Indonesia, tapi se-Asia Tenggara. Salut dan saya memberikan apresiasi yang tinggi,” kata Wagub Kandouw.
Lebih lanjut Wagub Kandouw mengatakan bahwa peluang kerja sama Pemerintah Provinsi Sulut dengan Pemerintah Jerman terbuka lebar.
Dalam dialog bersama dubes Jerman, turut dibahas kerukunan dan perdagangan.
“Dubes Jerman menyatakan akan melakukan kerjasama investasi di Sulut. Dia juga sudah melihat langsung kerukunan di Sulut. Ia tertarik dan respek terhadap kerukunan kita,” kata Wagub Kandouw.
Kedepannya Wagub Kandouw berharap Pemerintah Daerah Provinsi Sulut bisa menjalin kerjasama dengan Negara Jerman, baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun teknologi.
Terkait hal ini, Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Teuku Faizasyah kembali menegaskan, Indonesia konsisten akan tetap fokus mendukung perjuangan rakyat Palestina, meski telah berulang kali Indonesia dikaitkan dengan isu akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
“Fokus Indonesia tetap pada dukungan bagi perjuangan Palestina mendapatkan keadilan dan kemerdekaan,” kata Faizasyah, Sabtu (29/1/2022). (ATN)
Discussion about this post