ASIATODAY.ID, JAKARTA – Sistem Pemilu di Hong Kong akhirnya dirombak total.
Parlemen China pada hari ini memberikan suara mayoritas untuk perubahan sistem pemilihan umum di Hong Kong, termasuk rencana untuk memberikan hak veto bagi Beijing atas siapa yang akan dicalonkan dan dipilih untuk menjalankan pusat keuangan Asia tersebut.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin China tengah bergerak menuju pemerintahan “patriotik” di wilayah bekas koloni Inggris itu.
Beijing juga dinilai bertindak tegas untuk merubuhkan pilar demokrasi Hong Kong setelah aksi protes besar-besaran dan terkadang dengan kekerasan yang mengguncang pusat keuangan itu pada tahun 2019.
Pada pertemuan Kongres Rakyat Nasional tahun lalu, pimpinan Partai Komunis memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang menyeluruh di pusat keuangan itu. Akibatnya, puluhan tokoh dipenjara meski sebelumnya aturan “satu negara, dua sistem” telah membuat demokrasi berkembang di Hong Kong.
Hanya satu anggota Kongres Rakyat Nasional yang abstain dalam pemungutan suara, yang menurut para kritikus keputusan itu akan menjadi salah satu paku terakhir dalam peti mati gerakan demokrasi Hong Kong.
Keputusan itu bertujuan untuk menempatkan kekuatan pemerintahan kota “dengan tegas di tangan kekuatan patriotik dan cinta Hong Kong”, menurut juru bicara parlemen Wang Chen seperti dikutip CNA, Kamis (11/3/2021).
Meskipun bentuk pasti dari perubahan terbaru itu belum jelas dalam sistem politik China, namun pemilu akan ditandai dengan “sistem pemeriksaan kualifikasi” yang ditentukan Beijing.
Komisi pemilu yang dikendalikan Beijing di kota itu juga akan ditugaskan untuk “memilih sebagian besar anggota Dewan Legislatif,” katanya merujuk pada majelis LegCo.
Langkah tersebut merupakan “kemunduran” bagi kemajuan Hong Kong dalam pembangunan demokrasi sejak 1997, kata Bernard Chan, penasihat utama pemimpin Hong Kong, Carrie Lam.
“Selama 23 tahun terakhir, kami jelas tidak melakukan pekerjaan yang baik untuk menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa apa yang disebut reformasi politik ini sebenarnya membantu ‘Satu Negara, Dua Sistem’,” kata Chan. (ATN)