ASIATODAY.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo menyatakan, bentrokan berdarah di kawasan industri (smelter) nikel di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah, harus menjadi pelajaran penting semua elemen, terutama bagi Pemerintah.
Ia pun menyoroti investasi PT. GNI di Morowali Utara karena terdapat berbagai hal yang tidak sesuai standar.
“Pada saat Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII ke PT GNI, terdapat beberapa temuan kami seperti banyak alat yang tidak memenuhi standardisasi, pekerja yang tidak berbekal keahlian dan yang parahnya pekerja tidak dibekali Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap,” kata Sartono, di Komplek DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Menurut politikus Partai Demokrat ini, jangan karena Indonesia membutuhkan investor dengan seenaknya mengabaikan standardisasi, kualitas, serta aturan yang sudah ada.
“Ketika ada investor masuk, Pemerintah harus benar-benar serius dengan kualitas yang tinggi sehingga kejadian seperti kemarin tidak perlu terjadi,” tegasnya.
Sartono juga mengingatkan, PT GNI harus berkomitmen melaksanakan prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Jangan sampai hanya diterapkan ketika ada pengawasan saja.
“Pada insiden bentrokan di PT GNI ini, terdapat 2 korban yang meninggal dunia dan pada kejadian smelter meledfak dan terbakar pada Desember 2022 juga terdapat 2 korban meninggal dunia,” ujarnya.
“Satu nyawa saja terlalu banyak untuk menjadi korban karena keteledoran dalam penerapan K3. Apalagi ini sudah mencapai 4 orang,” tegasnya.
Presiden Turun Tangan
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepolisian untuk mengungkap secara jelas dan terbuka atas peristiwa bentrok yang terjadi di kawasan industri (smelter) nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Selain itu, Presiden juga meminta agar para pelaku dapat ditindak secara tegas.
“Presiden, yang jelas beliau memerintahkan kepada kepolisian untuk menindak tegas terhadap para pelaku tindak pidana, kepada para pelaku perusakan, dan para pelaku pelanggar hukum. [Presiden meminta kepolisian] mengungkap ini seterang-terangnya dan juga menjaga, serta mengawal agar seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh perusahaan kembali bisa berjalan,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/01/2023).
Kapolri menyampaikan, saat ini pihaknya telah mengatasi kasus tersebut dan berhasil mengamankan sejumlah orang yang terlibat.
“Beberapa pelaku perusakan saat ini sudah diamankan, kurang lebih ada 71 [orang] yang telah diamankan dan 17 orang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Sigit, sejumlah pasukan dari Polri dan TNI juga telah ditugaskan untuk mengawal dan menjaga situasi agar kembali kondusif, sehingga kegiatan operasional pada perusahaan tersebut dapat kembali berjalan.
“Saat ini personel pengamanan baik dari TNI dan Polri sampai dengan saat ini telah diturunkan kurang lebih 548 orang dan akan kita tambah lagi dengan 2 SSK Brimob dari pusat,” ungkapnya.
Seperti diungkap Kapolri, peristiwa perusakan dan pembakaran yang terjadi di perusahaan nikel tersebut berawal dari adanya gerakan mogok kerja serta masalah industrial, kemudian ditambah dengan adanya provokasi oleh beberapa oknum.
“Terkait dengan masalah-masalah hubungan industrial yang bisa diselesaikan secara aturan undang-undang, tentunya tahapannya itu silakan untuk dijalankan. Kita semua [aparat] keamanan akan mengawal proses tersebut, sehingga semua dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Kapolri menegaskan, Polri dan TNI siap untuk memberi pengamanan dan pengawalan karena industri tersebut tidak hanya berpengaruh bagi para tenaga kerja, tetapi juga untuk negara.
“Polri dibantu TNI siap untuk mengawal dan mengamankan karena ini tentunya juga berdampak kepada tenaga kerja-tenaga kerja Indonesia yang juga bekerja di situ, dan tentunya produk dari kegiatan smelter ini tentunya kan juga memiliki nilai tambah bagi negara khususnya dalam hal penambahan devisa terkait dengan program hilirisasi industri,” tegasnya.
Sementara itu, melalui keterangan resmi perusahaan, Direksi GNI menyayangkan peristiwa demonstrasi yang berlokasi di proyek GNI tersebut.
“Kami sangat prihatin atas peristiwa demonstrasi yang berakhir ricuh yang terjadi di lokasi proyek GNI, karena tidak hanya berdampak bagi perusahaan melainkan juga bagi masyarakat sekitar,” kata Direksi GNI dikutip dari laman resmi perusahaan, Senin (16/1/2023).
Direksi GNI menyatakan bahwa perusahaan bersama dengan aparat penegak hukum tengah melakukan investigasi mendalam terkait dengan insiden tersebut.
“Selama investigasi berlangsung, perusahaan berharap agar seluruh pihak dapat menahan diri dan berpikir jernih dalam mengolah informasi yang beredar, khususnya mengenai pemberitaan yang simpang siur, yang berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas peristiwa yang terjadi,” tulis manajemen.
Direksi GNI meminta semua pihak untuk tetap menjaga keberlangsungan investasi pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel tersebut. (AT Network)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News
Discussion about this post