ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kalangan aktivis dari sejumlah organisasi dan 16 pakar genosida mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) untuk menyelidiki tindakan China terhadap minoritas Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang melalui sebuah surat terbuka.
Mereka juga meminta UNHRC untuk ‘mengembangkan strategi’ untuk mengakhiri dugaan sejumlah pelanggaran yang menurut mereka merupakan tindakan genosida.
Surat terbuka yang dikrimkan pada Selasa (15/9/2020) itu, ditandatangani oleh Uyghur Human Rights Project (UHRP), Genocide Watch, Pusat Perlindungan dan Tanggung Jawab Eropa, sejumlah kelompok dan individu lainnya.
Mengutip VOA, Sabtu (19/9/2020), surat itu menyatakan pemerintah China menggunakan kedok memerangi ekstremisme agama dan politik untuk ‘kebijakan sistematis’ yang menindas Uighur dan kelompok minoritas lainnya, termasuk penahanan 1 juta hingga 1,8 juta orang di kamp-kamp pengasingan, indoktrinasi politik, penghilangan paksa, penghancuran situs budaya, kerja paksa dan aborsi secara paksa.
Seruan itu meminta komunitas internasional agar menggunakan upaya “diplomatik, kemanusiaan dan cara damai lainnya” untuk menanggapi kejahatan yang dituduhkan tersebut.
Peter Irwin, seorang staf program senior pada UHRP yang berbasis di Washington, kepada VOA mengatakan adanya informasi yang cukup memadai terkait masalah Uighur untuk menjamin pembentukan Komisi Penyelidikan oleh UNHRC.
Irwin memaparkan, proposal penyelidikan Xinjiang itu telah diabaikan terutama karena sikap oposisi dan kemampuan China mengumpulkan pihak sekutu untuk menentang genosida tersebut.
Pemerintah China menolak tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang, dengan menyebutkan mereka hanya menjalankan kampanye ‘pusat transformasi melalui pendidikan.’
Pejabat China menyebut kamp tersebut sebagai fasilitas ‘pelatihan kejuruan’ bagi mereka yang terpapar ‘gagasan ekstremisme dan terorisme’.
Para pejabat itu juga menyatakan kamp itu mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan baru. (ATN)