ASIATODAY.ID, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, pembiayaan defisit fiskal pemerintah mencapai Rp1.400 triliun.
Pembiayaan tersebut nantinya akan dipenuhi dari berbagai sumber, baik dari saldo kas pemerintah, penerbitan obligasi, hingga pinjaman dari sejumlah lembaga dunia.
Berdasarkan hitungan BI, sebanyak Rp500 triliun defisit fiskal akan dibiayai dari saldo kas pemerintah yang ada di bank sentral maupun perbankan. Termasuk di dalamnya berasal dari dana-dana Badan Layanan Umum (BLU), pinjaman dari Asian Development Bank (ADB), serta utang dari Bank Dunia.
“Ini juga termasuk juga dari penerbitan obligasi di pasar valuta asing (valas). Itu kalau dijumlah-jumlah totalnya mencapai kurang lebih Rp500 triliun,” ujar Perry dalam rekaman video telekonferensi di Jakarta, Rabu (29/4/2020).
Dengan demikian defisit fiskal pemerintah menjadi Rp900 triliun. Sementara, hingga saat ini pemerintah telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp225 triliun, sehingga total defisit fiskal yang tersisa sebesar Rp675 triliun.
“Sebanyak Rp675 triliun itu diantaranya untuk nanti pemulihan ekonomi sekitar Rp150 triliun. Ituu ada mekanismenya tersendiri untuk pemenuhannya, belum tentu melalui pasar,” terangnya.
Kemudian sebanyak Rp100 triliun akan ditopang dari kebijakan moneter melalui pelonggaran giro wajib minimum (GWM) oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini likuiditas tersebut mengalir dari sektor perbankan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana.
Sebanyak Rp425 triliun sisanya akan didanai dari penerbitan lelang SBN oleh pemerintah hingga akhir tahun.
Perry menghitung berdasarkan sisa lelang sampai akhir 2020 ini sebenarnya kebutuhan likuiditas yang dipenuhi dari lelang tersebut tidak akan melonjak tinggi.
“Jadi target-target lelang yang diumumkan pemerintah selama ini insyaallah itu cukup untuk memenuhi pembiayaan fiskal,” jelasnya.
Dikatakan, kebutuhan anggaran untuk membiayai sektor kesehatan sekitar Rp70 triliun, program jaring pengaman sosial sebanyak Rp110 triliun, dan insentif industri sebesar Rp70 triliun akan dapat dipenuhi dari penerbitan SBN.
“Itulah yang menjelaskan kenapa pemerintah sedang fokus menyalurkan program sosial untuk masyarakat agar bisa dibantu di dalam mengatasi dampak dari covid-19,” tandas Perry. (ATN)