ASIATODAY.ID, KOLOMBO – Pemerintahan Sri Lanka yang dipimpin oleh Presiden Gotabaya Rajapaksa kini sedang lumpuh, setelah seluruh menteri Kabinet yang berjumlah 26 menyerahkan pengunduran diri mereka pada hari Minggu (3/4/2022).
Para menteri yang mundur termasuk dari keluarga presiden, seperti Menteri Keuangan Basil Rajapaksa dan Menteri Irigasi Chamal Rajapaksa, dengan Menteri Olahraga Namal Rajapaksa yang merupakan putra dari Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa.
Krisis ekonomi yang memburuk di negara kepulauan di Asia selatan ini telah menimbulkan aksi gelombang protes di seluruh wilayah untuk mengecam pemerintah. Presiden akhir pekan lalu mengumumkan negara dalam keadaan darurat dan pihak keamanan memberlakukan jam malam.
Sejauh ini, langkah yang dilakukan Presiden Gotabaya dengan menunjuk kembali empat menteri yang akan keluar, tiga di antaranya untuk posisi lama mereka, dan mengganti saudaranya Basil Rajapaksa sebagai menteri keuangan dengan kepala kehakiman.
Upaya lain Presiden Rajapaksa mengajak semua partai politik di parlemen untuk membentuk pemerintahan persatuan, telah ditolak pihak oposisi. Mereka bahkan mendesak Presiden Rajapaksa mundur akibat krisis yang memburuk di negara itu, dengan kurangnya bahan makanan, bahan bakar dan obat-obatan.
Pada Senin (4/4/2022), polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa yang bergerak menuju rumah keluarga Rajapaksa di Sri Lanka selatan menuntut agar keluarga yang berkuasa mundur.
Negara yang dililit utang, dipimpin oleh Rajapaksa dan beberapa anggota keluarganya sejak 2019, berjuang untuk membayar impor bahan bakar dan barang-barang lainnya karena kelangkaan valuta asing. Suatu kondisi yang menyebabkan pemadaman listrik selama berjam-jam dan kekurangan kebutuhan pokok.
Tingkat krisis menjadi jelas ketika negara tersebut tidak dapat membayar impor bahan pokok karena utangnya yang besar dan cadangan devisa yang semakin menipis.
Ketika protes meningkat dan seruan agar dia mundur semakin marak, Presiden Rajapaksa mengambil alih kekuasaan darurat melalui dekrit pada tengah malam pada hari Jumat. Pemerintah juga mengumumkan jam malam di seluruh negeri, yang dicabut Senin pagi.
Pihak berwenang juga dilaporkan memblokir akses selama hampir 15 jam ke Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp dan platform media sosial lainnya yang digunakan untuk mengatur protes. (Al Jazeera).