ASIATODAY.ID, JAKARTA – Wilayah Laut Indonesia kerap kali berada dalam ancaman klaim asing karena pengamanan yang lemah dan belum terintegrasi.
Wilayah yang menjadi hot spot klaim asing adalah Selat Malaka dan Laut Natuna Utara.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, pengamanan laut di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara harus terintegrasi.
“Kalau sudah berbicara kedaulatan negara, ini pasti akan menyulut emosi yang tinggi. Kita harus mengelola konstelasi ini. Di satu sisi, kita harus mengelola emosi masyarakat Indonesia, di satu sisi kita harus mengelola gangguan-gangguan terhadap kedaulatan Indonesia,” kata Moeldoko seperti dikutip dari siaran pers KSP, Sabtu (25/6/2022).
Moeldoko memandang, skema pengamanan wilayah perairan belum optimal. Alasannya, karena dilakukan secara parsial. Selain itu, pelaksanaan operasi laut dan patroli bersifat sektoral berbasis isu, dan sementara.
Padahal kata Moeldoko, sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) No. 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Peraturan itu, diyakini dapat mengurai permasalahan tumpang-tindih pengamanan di laut.
“Jadi jangan pernah berpikir kalian bekerja sendirian. Setidaknya ada 18 kementerian/lembaga yang bekerja dalam mengelola batas negara, ini memang tidak mudah. Jadi, KSP akan terus berupaya mencari _bottleneck_ dari situasi yang sulit tersebut,” jelas Moeldoko.
Penguatan keamanan laut di perairan Natuna menjadi salah satu dari 41 proyek besar pembangunan. Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pengamanan di Natuna sebesar Rp12,2 triliun.
“Presiden Joko Widodo pun memberikan perhatian yang serius terhadap isu pengamanan wilayah perairan perbatasan,” tegasnya. (ATN)