ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas eksploitasi terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal China Long Xing 629.
“Pemerintah serius mengusut dugaan eksploitasi ABK asal Indonesia. Oleh karena itu, kita telah melaporkan kasus ini kepada Dewan HAM PBB,” kata juru bicara Presiden Joko Widodo bidang hukum Dini Purwono melalui keterangan tertulis, Kamis (14/5/2020).
Menurut Dini, pada 8 Mei 2020 di Jenewa, Dewan HAM PBB membahas upaya global dalam memberikan jaminan perlindungan HAM dalam penanganan Covid-19.
“Perwakilan Indonesia Duta Besar Hasan Kleib secara khusus meminta Dewan HAM memberi perhatian kepada pekerja industri perikanan,” terang Dini.
Pemerintah Indonesia, mengingatkan pentingnya peran Dewan HAM untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan yang sering luput dari perhatian, dalam hal ini ABK yang bekerja di industri perikanan.
Dini memandang, perlindungan kepada pekerja industri perikanan menjadi penting karena merupakan salah satu kunci rantai pangan dan pasokan global, terutama di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.
Sementara itu, dari dalam negeri menurut Dini Purwono, jajaran kepolisian tengah mengejar pihak penyalur para ABK WNI dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang.
“Saat ini Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI sudah mulai membuka kasus ini dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang, dan akan menelurusi pihak penyalur tenaga kerja tersebut,” jelasnya. (AT Network)