ASIATODAY.ID, JAKARTA – Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia sebagai Presidensi G20, telah berlangsung pertemuan Asia Initiative yang pertama, pada Rabu (16/2/2022).
Pertemuan pertama ini mengambil tema “Sustaining the Recovery through Enhanced Tax Transparency” dan dilakukan secara hybrid.
Selain pemimpin otoritas pajak dari 5 negara Asia anggota G20, pertemuan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum), pemimpin otoritas pajak dari 13 negara Asia anggota Global Forum, dan beberapa lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank serta Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR).
Pada pertemuan yang pertama ini, bertindak sebagai Chair adalah Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Suryo Utomo.
Suryo menyampaikan pentingnya kerja sama internasional di bidang transparasi perpajakan (tax transparency) dan Exchange of Information (EOI), untuk mengakselerasi mobilisasi pendapatan domestik, dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Ia juga turut mengajak negara-negara di Asia untuk ikut bergabung ke dalam Asia Initiative dan mendapatkan manfaat dari kerjasama di bidang transparansi perpajakan dan EOI.
Peluncuran kegiatan Asia Initiative telah dilaksanakan pada acara Plenary Meeting of the Global Forum pada tanggal 17 November 2021, di mana Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa memberikan dukungan atas pembentukan Asia Initiative ini.
Komunike Pertama
Sementara itu, Pertemuan kedua tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral atau Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pada 15-16 Februari 2022 menandai dimulainya rangkaian pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) Jalur Keuangan Presidensi G20 Indonesia dengan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger.
Pertemuan kedua FCBD ini membahas usulan Komunike pertama (First Communique Drafting) untuk selanjutnya dibahas dalam FMCBG meeting yang akan diselenggarakan pada 17-18 Februari 2022. Pertemuan kedua FCBD dibuka oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan, Wempi Saputra, sebagai perwakilan Presidensi G20 Indonesia pada hari ini (15/02) di Jakarta.
“Sangat penting bagi negara-negara anggota G20 untuk menunjukan kepemimpinan dalam mendukung pemulihan ekonomi dunia, serta dalam memperkuat koordinasi sektor keuangan dan kesehatan. Hal ini tentunya untuk mencapai pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Wempi.
Adapun komunike yang dirumuskan tertuju pada upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Meskipun telah terjadi pertumbuhan positif dalam beberapa kuartal terakhir, namun masih terdapat beberapa risiko yang membayangi perekonomian global.
Disamping itu, kemunculan varian baru Covid-19 seperti Omicron dan distribusi vaksin yang belum merata, menjadi tantangan tersendiri untuk pemulihan ekonomi.
“Diskusi G20 Jalur Keuangan akan mengupayakan strategi pemulihan ekonomi jangka panjang untuk pencegahan, kesiagaan, dan respon yang lebih baik untuk potensi pandemi di masa depan. Melalui pertemuan FCBD dua hari ini, forum juga akan membahas skema bantuan restrukturisasi utang untuk negara miskin sebagai salah satu agenda, guna memperkuat ketahanan finansial negara tersebut,” tambah Wempi.
Komunike merupakan pernyataan bersama para anggota forum G20 yang berisikan komitmen bersama, pernyataan-pernyataan bersama yang ingin disampaikan kepada publik dan biasanya terdiri dari isu-isu global terkini yang menjadi perhatian bersama dan merupakan hasil konsensus anggota forum G20.
Usulan Komunike pertama dari pertemuan kedua tingkat Deputi Menteri Keuangan dan Bank Sentral ini akan dibahas lebih lanjut untuk dapat diadopsi sebagai komitmen bersama anggota G20 pada pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.
Selanjutnya, komunike akan menjadi landasan untuk pembahasan lebih jauh dalam forum Kelompok Kerja (Working Group). Terdapat enam agenda yang dibahas dalam perumusan Komunike ini, yaitu: (i) perekonomian dan kesehatan global, (ii) arsitektur keuangan internasional, (iii) isu sektor keuangan, (iv) keuangan berkelanjutan, (v) infrastruktur, dan (vi) perpajakan internasional.
Dengan kondisi masih terjadinya peningkatan kasus baru Covid-19, penyelenggaraan rangkaian pertemuan G20 di tahun ini masih dilakukan secara hybrid (fisik dan virtual), dan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat untuk pertemuan fisik.
Selanjutnya, pertemuan G20 di tahun ini tidak hanya dihadiri oleh negara anggota, namun juga beberapa negara undangan seperti Singapura dan Uni Emirat Arab, serta sembilan organisasi internasional seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Asian Development Bank (ADB), European Investment Bank (EIB), Financial Action Task Force (FATF), Financial Stability Board, Global Infrastructure Hub (GI Hub), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank dan World Health Organization (WHO). (ATN)