ASIATODAY.ID, JAKARTA – Keinginan kuat Pemerintah Indonesia memindahkan ibukota Indonesia dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan, direspon oleh Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah.
Menurutnya, pemerintah cukup memindahkan kantor pemerintahan saja ke pulau reklamasi yang lokasinya dekat dengan DKI Jakarta sehingga tidak perlu memindahkan Ibu Kota. Selain butuh proses panjang, pemindahan itu ibukota juga menelan anggaran besar.
“Sebenarnya simpel, tidak usah mikirin hilangin Ibu Kota, nambah dan pindahin kantor aja. Itu yang saya bilang, kalau mau memfokuskan wilayah kantor pemerintah di satu tempat itu yang dimaksud oleh Bung Karno dulu. Kan Bung Karno inginnya daerah sekitar Gedung DPR sampai ke Lapangan Banteng itu menjadi pusat Ibu Kota. Sebelahnya itu nanti tempat-tempat kita melihat museum dan sebagainya. Nah itukan maksudnya Bung Karno dulu,” terang Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Fahri mengungkapkan, karena di DKI Jakarta sudah sesak karena banyak manusia dan kantor-kantor bisnis, kantor pemerintahan itu dipindahkan saja ke suatu tempat dan yang paling tepat di Pulau Reklamasi.
“Tanah reklamasi itu kan belum jelas, ambil alih saja sama pemerintah pusat,” ujarnya.
Pulau reklamasi kata Fahri, kabarnya akan didesain berbentuk Burung Garuda. “Jadi, saat pemerintah membangun kantor pemerintahan di situ, akan banyak orang yang tertarik untuk pergi ke sana, tetapi tempat tinggalnya tetap di Jakarta,” imbuhnya.
“Tapi, kalau Ibu Kota yang mau dipindah, berapa sekolah yang diperlukan, rumah sakit, perumahan, sudahlah itu enggak mungkin,” ucapnya.
Fahri meminta agar orang di sekitaran Presiden Jokowi berhenti untuk memengaruhi Jokowi agar pindah Ibu Kota. “Hentikan itu, sebaiknya maksimalkan Pulau Reklamasi,” tandasnya. (AT Network)
,’;\;\’\’