ASIATODAY.ID, JAKARTA – Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) diagendakan bertemu pada pada 30 Juni 2022.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD membenarkan hal tersebut.
“Iya, itu agenda Presiden. Kedua Presiden hanya mau bertemu. Saya kira apa masalahnya,” kata Mahfud kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/6/2022).
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga membenarkan bahwa Presiden Jokowi akan melakukan lawatan ke sejumlah negara yang memiliki keterkaitan dengan krisis pangan akibat perang antara Rusia dan Ukraina.
Informasi pertemuan dua kepala negara tersebut pertama kali disampaikan oleh media Rusia TASS pada Selasa, 14 Juni 2022. Sumber Kremlin menyebutkan bahwa Presiden Putin akan bertemu dengan mitranya dari Indonesia yakni Presiden Jokowi di Moskow pada 30 Juni 2022.
“Ini akan menjadi kunjungan yang sangat penting. Kami sedang mempersiapkannya sekarang. Presiden Joko Widodo dari Indonesia akan mengunjungi Moskow pada 30 Juni,” ujar sumber Kremlin dikutip dari TASS.
Antisipasi Krisis Pangan
Sementara itu, Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna mengenai Antisipasi Krisis Pangan dan Energi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/06/2022).
Dalam rapat itu, Jokowi meminta jajarannya untuk fokus pada tiga hal.
“Saya minta agar kita fokus yang pertama, peningkatan produksi besar-besaran baik itu dari petani, baik itu dari korporasi, baik itu dari BUMN. Semuanya harus dilihat betul, jangan kita terjebak, sekali lagi, pada rutinitas harian,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menekankan agar penanaman komoditas secara besar-besaran tersebut disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah.
“Kemarin saya melihat dengan Pak Kepala KSP melihat sorgum di NTT misalnya, ditanam jagung enggak hidup, begitu ditanam sorgum, hijau, sangat hijau dan sangat kelihatan subur sekali tanamannya. Lah ini kan setelah dicek, ternyata memang di NTT dulu yang banyak adalah tanaman sorgum atau cantel,” ujarnya.
Selanjutnya, Presiden meminta jajarannya untuk segera memastikan offtaker yang akan menampung hasil peningkatan produksi besar-besaran tersebut.
“Jangan sampai nanti petani sudah berproduksi banyak Bulog-nya ndak ngambil, RNI enggak ambil, misalnya kalau sudah ditentukan, lah ini mekanisme itu harus segera diputuskan. Kemarin sudah kita, saya kira sudah kita sampaikan ke Menteri BUMN untuk segera siapa, untuk produknya apa, pembiayaannya seperti apa,” ujarnya.
Terakhir, Jokowi menekankan pentingnya pendistribusian komoditas pangan yang telah diproduksi secara besar-besaran tersebut, sehingga stok tidak menumpuk atau kualitasnya menurun bahkan busuk.
“Artinya semuanya harus ada grand plan-nya, rencana besarnya seperti apa kan sudah kita sampaikan, dalam pelaksanaannya juga harus ada,” ujarnya.
Presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tiga fokus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ketahanan pangan di tanah air.
“Inilah yang memerlukan sebuah orkestrasi yang baik antara kementerian/lembaga, BUMN, swasta, dengan daerah, semuanya,” ujarnya.
Tak hanya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, ujar Presiden, peningkatan produksi pangan juga meningkatkan potensi ekspor komoditas pangan Indonesia.
“Kita ini menjadi salah satu dari lima champion untuk global respons untuk pangan, energi, dan keuangan. Jadi kalau kita bisa ekspor itu membantu negara lain,” pungkasnya. (ATN)