ASIATODAY.ID, MOSKWA – Pemerintah Rusia menjatuhkan denda pada perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS), Tinder, WhatsApp dan Snapchat
Ketiga platform tersebut telah diperintahkan untuk membayar jutaan rubel karena menolak mematuhi undang-undang pelokalan data Rusia.
Pengadilan Moskwa telah mendenda entitas yang memiliki platform media sosial populer Snapchat, Tinder dan WhatsApp karena menolak untuk melokalkan data pengguna Rusia di negara itu, menurut laporan dari ruang sidang pada Kamis (28/7/2022), seperti dilaporkan RT.
Ketiga platform tersebut dimiliki oleh perusahaan yang berbasis di negara bagian California, AS.
Tinder telah diperintahkan untuk membayar 2 juta rubel (US$ 33.300 atau Rp493 juta) dan Snapchat telah didenda 1 juta rubel (US$ 16.000 atau Rp 237 juta) karena penolakan mereka untuk mengikuti undang-undang pelokalan data Rusia.
Sementara itu, WhatsApp telah ditemukan berulang kali melanggar hukum dan telah ditampar dengan denda maksimum 18 juta rubel (US$300.000 atau Rp 4,4 miliar).
Pengadilan Dunia Distrik Tagansky Moskwa meluncurkan kasus terhadap pemilik Whatsapp, Spotify, Tinder, dan Snapchat awal bulan ini karena melanggar undang-undang Rusia yang mengharuskan operator untuk memastikan bahwa perekaman, sistematisasi, akumulasi, penyimpanan, klarifikasi (pembaruan, perubahan) atau ekstraksi data pribadi warga negara Federasi Rusia dilakukan menggunakan basis data yang berlokasi di Rusia.
Denda karena melanggar undang-undang ini dapat berkisar antara 1-6 juta rubel (US$16.600-US$100.000), sementara pelanggaran berulang dapat menghabiskan biaya hingga 18 juta rubel.
Roskomnadzor, pengawas internet dan media nasional Rusia, sebelumnya telah melaporkan bahwa sekitar 600 kantor perwakilan perusahaan asing seperti Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking dan LG, antara lain, telah melokalkan penyimpanan data pribadi pengguna Rusia.
Namun, sejumlah situs jejaring sosial, terutama LinkedIn, telah diblokir di Rusia karena menolak mengikuti persyaratan pelokalan.
Rusia telah mengambil sikap tegas terhadap cara perusahaan teknologi asing beroperasi di negara itu dan sangat kritis terhadap bagaimana platform asing mendistribusikan konten secara daring.
Pada bulan Maret, Rusia melarang Facebook dan Instagram setelah menunjuk pemiliknya, raksasa teknologi AS Meta, satu organisasi ekstremis karena menolak untuk menghapus apa yang dianggap Moskwa sebagai konten palsu tentang konflik di Ukraina, menyerukan protes ilegal, serta pidato kebencian yang ditargetkan terhadap warga negara Rusia.
Google juga telah beberapa kali menjadi sasaran otoritas Rusia. Baru minggu lalu, platform itu didenda US$ 366 juta (Rp 5,4 triliun) karena berulang kali gagal menghapus informasi “menyesatkan” di YouTube mengenai serangan militer Rusia di Ukraina. (ATN)