ASIATODAY.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memproyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi RI sepanjang 2019 berada di bawah 5,1 persen. Angka ini lebih rendah ketimbang posisi ekonomi Indonesia pada 2018 yang tumbuh 5,17 persen.
“Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 sekitar 5,1 persen. Kemungkinan memang perkiraan sementara kami sedikit di bawah 5,1 persen, tapi masih di atas lima persen,” terang Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangannya di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (23/01/2020).
Menurut Perry, pertumbuhan ekonomi RI sepanjang 2019 itu ditopang perbaikan ekonomi di kuartal terakhir. Pasalnya, dari kuartal pertama hingga kuartal ketiga tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia terus merosot.
Pada kuartal I-2019 ekonomi RI tumbuh 5,07 persen. Kemudian turun menjadi 5,05 persen di kuartal II-2019, dan kembali turun menjadi 5,02 persen pada kuartal III-2019.
“BI memperkirakan siklus ekonomi kita akan naik. Kami mencermati perkembangan di November, Oktober, dan Desember yang memang ada kenaikan,” paparnya.
Menurut Perry, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan ditopang perbaikan ekspor dan konsumsi rumah tangga yang tetap baik. Perbaikan ekspor didorong kenaikan permintaan mitra dagang dan harga beberapa komoditas ekspor utama.
“Produk ekspor seperti ekspor batu bara, kendaraan bermotor, besi dan baja, serta biji logam dan sisa logam mencatat pertumbuhan positif pada kuartal IV-2019,” urainya.
Adapun konsumsi rumah tangga tetap terjaga, ditopang keyakinan konsumen yang mulai meningkat dan faktor musiman jelang akhir tahun. Sementara investasi terus membaik didorong investasi terkait hilirisasi nikel di Sulawesi.
Beberapa indikasi kenaikan investasi tercermin pada peningkatan Purchasing Manager Index Manufaktur dan indikator dini lain terkait penjualan ekspor dan penjualan domestik.
“Peningkatan investasi diprakirakan berlanjut didorong pembangunan infrastruktur serta kenaikan keyakinan pelaku usaha sebagai dampak peningkatan ekspor dan kemudahan iklim berusaha sejalan dengan kebijakan pemerintah termasuk implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja,” tandas Perry. (ATN)
,’;\;\’\’