ASIATODAY.ID, JAKARTA – Permintaan Pemerintah Indonesia untuk membeli 15 jet bekas Eurofighter Typhoon disambut antusias oleh Pemerintah Austria.
Dikutip dari media Krooner Zeitung, Selasa (8/9/2020), Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 4 September 2020. Surat itu merupakan balasan dari surat yang dikirimkan oleh Prabowo pada Juli 2020.
Klaudia menyatakan bahwa dia ingin segera melakukan negosiasi terkait penjualan jet tempur tersebut. Ia juga telah memerintahkan stafnya untuk mempersiapkan segala hal terkait penjualan Eurofighter Typhoon ini.
“Kami sangat senang untuk menerima ketertarikan pihak anda untuk membeli ke-15 Eurofighter milik Austria guna memoderenisasi Angkatan Udara Indonesia,” kata Klaudia.
Tanner mengatakan terkait penjualan pesawat ini, pihaknya bakal mengkaji dari sistem legal.
Diketahui, Prabowo berniat membeli 15 jet tempur Eurofighter Typhoon. Hal tersebut terungkap dari pemberitaan Krooner Zeitung pada 10 Juli 2020.
Disebutkan bahwa Prabowo mengirimkan surat kepada Pemerintah Austria yang berisi permohonan pembelian 15 jet tempur Eurofighter Typhoon.
Pembelian jet tempur bekas ini pun menuai polemik. Lembaga pemantau hak asasi manusia Indonesia, Imparsial, mendesak Prabowo menghentikan rencana membeli pesawat tempur bekas dari Austria.
Direktur Imparsial Al Araf mengatakan bahwa pesawat yang akan dibeli bukanlah armada baru, melainkan bekas pakai Angkatan Bersenjata Austria.
Menurutnya, ide pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria tidak tepat. Pembelian alutsista itu juga berpotensi menimbulkan masalah baru pada masa depan.
Karena itu, Al Araf mendesak Prabowo Subianto membatalkan pembelian pesawat tempur bekas dari Australia itu.
Imparsial juga meminta Komisi I DPR menolak rencana pembelian pesawat tempur milik Austria yang sarat korupsi. Pihaknya juga meminta pemerintah membuka rencana pembelian alutsista secara transparan dan akuntabel.
Dia menjelaskan, upaya modernisasi alutsista TNI untuk memperkuat pertahanan Indonesia merupakan langkah penting dan harus didukung. Namun, langkah tersebut harus dijalankan oleh pemerintah secara transparan dan akuntabel.
Kemhan juga diminta mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan TNI. Langkah itu untuk memastikan pengadaan alutsista TNI mendukung upaya penguatan pertahanan negara Indonesia. Bukan malah memunculkan masalah baru. (ATN)