ASIATODAY.ID, JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon memandang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ke depan bisa memainkan peran kunci sebagai pusat kekuatan di kawasan Pasifik. Pasalnya, NTT memiliki posisi tawar yang sangat strategis.
“Sudah sangat tepat, NTT ini harus menjadi salah satu pusat kekuatan dari Kawasan Pasifik yang strategis dari berbagai macam sisi. Misalnya dari sisi renewable energy, ada potensi angin dan matahari yang bisa dimanfaatkan, kemudian juga dari sektor pertanian dan pangan,” kata Fadli, saat memimpin kunjungan kerja Tim Panja Kerja Sama Kawasan Pasifik (KSKP) di Kupang, NTT, Rabu (9/12/2020).
Menurut Fadli, melalui kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik juga bisa meredam terkait dengan berbagai macam isu yang mungkin tidak bersahabat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita ketahui bersama, ada satu negara atau bahkan beberapa negara yang mungkin tidak memahami bagaimana konteks seperti di wilayah Papua. Dengan mengeliminasi kesalahpahaman inilah, kita bisa menjangkau lebih jauh kerja sama. Kalau kami tentunya di DPR akan menempuh diplomasi antar parlemen dengan negara lain,” imbuhnya.
Agar lebih konkret, kedepan perlu dibangun diplomasi dengan negara-negara kawasan Pasifik, mulai dari diplomasi kebudayaan, ekonomi, sosial dan diplomasi parlemen dari sisi DPR RI, misalnya dengan mengadakan Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di NTT.
“Kita berharap nanti tahun depan bisa menyelenggarakan sidang IPPP yang merupakan sidang parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan. Semoga bisa diselenggarakan di sini (NTT), karena sidang pertama sudah berlangsung di Jakarta dengan mengundang 16 ketua perlemen di negara-negara Pasifik dan mereka hadir,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana mendorong kepada Pemerintah Pusat untuk meningkatkan infrastrukutur di kawasan Indonesia Timur, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) agar menjadi ‘halaman depan’ Indonesia. Sehingga kawasan Indonesia Timur tidak lagi menjadi halaman belakang, atau biasa disebut daerah tertinggal, terdepan dan terluar Indonesia (3T).
“Maka harus dibangun menjadi wilayah termaju dan diberikan peningkatan infrastruktur yang maksimal. Karena kedepan, pada saat bergeraknya perekonomian global di kawasan pasifik, kita tidak hanya menjadi penonton. Indonesia justru harus menjadi ujung tombak, pelaku dan penentu kebijakan. Jangan sampai dicuri oleh negara lain seperti New Zealand, Australia atau bahkan Jepang juga Korsel,” ujar Putu.
Menurutnya, Indonesia adalah negara yang terdekat dengan kawasan pasifik, untuk itu mulai dari sekarang harus bisa memposisikan diri dengan membangun strategi yang komprehensif agar menjadi pelaku utama dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan maupun dalam bidang ekonomi di kasawan pasifik.
“Kita harus masuk (membangun-red) Indonesia Timur dulu, baru masuk kemudian ke kawasan pasifik. Bayangkan kekuatan dan potensi kita, rumpun melanesia di negara kita pun terbesar di antara negara-negara pasifik. Penduduk mereka kecil, kita besar sekali. Kedepan, Indonesia tidak hanya fokus menunjukkan jati diri berada di kawasan Asia, tetapi juga terdepan jadi kakak saudara tua dari negara-negara kawasan pasifik ini,” tuturnya.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap, lima provinsi di kawasan Indonesia Timur bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara di kawasan pasifik. Kedepan, kawasan pasifik harus menjadi suatu wilayah yang berkembang, karena dunia saat ini trennya menggunakan energi terbarukan atau menerapkan Sustainable Development Goals (SDGs).
“Menurut saya NTT bisa menjadi ujung tombak dalam hal ini. Jika kita lihat dari sisi energi, ada energi matahari dan angin yang bisa dimanfaatkan. Kalau berbicara ekonomi, negara maju sudah tidak mau lagi produk yang dibuat dari energi yang merusak lingkungan, baik itu bersumber batu bara atau fosil. Mereka ingin lebih mengetahui secara industri atau produk itu, apakah sudah menggunakan renewable energy,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengatakan, dengan hadirnya BKSAP DPR RI ke NTT ini merupakan sebuah langkah maju bagi hubungan NTT dengan negara-negara di Kawasan Pasifik. Karena memang NTT juga sedang menjajaki beberapa kerja sama dengan negara-negara di kawasan pasifik.
“Saat ini kita juga telah mulai membicarakan free trade zone dengan negara Timor Leste. Menurut saya panja KSKP yang dibentuk oleh BKSAP DPR akan sangat membantu agar bagaimana panja ini punya manfaat besar untuk indonesia khususnya di NTT,” ujarnya. (ATN)