ASIATODAY.ID, NUSA DUA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memastikan, Provinsi Bali siap menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, pada tahun 2022 mendatang.
G20 beranggotakan 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia, dan satu perwakilan regional yaitu Uni Eropa dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998.
Kelompok G20 berkontribusi sekitar 85% pada produk domestik bruto (PDB) dunia, 75% perdagangan dunia, 80% investasi global, dan mencakuo dua per tiga populasi penduduk dunia.
“Saya memastikan Bali siap menjadi lokasi pelaksanaan KTT G-20 Tahun 2022,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau venue penyelenggaraan KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/10/2021).
Presiden Jokowi mengatakan, sebagai tuan rumah, Indonesia ingin melayani dengan baik, menampilkan yang terbaik, apalagi Bali memiliki reputasi serta pengalaman dalam penyelenggaraan event berskala internasional.
Jokowi juga berharap Indonesia akan dapat memanfaatkan pelaksanaan KTT G 20 sebagai showcase mengenai kemampuan pemerintah mengendalikan Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi.
“Kita ingin menampilkan kemajuan-kemajuan Indonesia yang telah kita capai dan juga showcase untuk kekayaan budaya bangsa yang majemuk, yang sangat beragam, dan sekaligus kita ingin menunjukkan leadership Indonesia dalam Presidensi G20 nantinya,” jelas Jokowi.
Jokowi optimis akan tercipta sinergitas positif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Bali untuk terus bersama-sama mengendalikan Covid-19.
“Saya sudah mendapatkan laporan bahwa 98% masyarakat Bali sudah menerima vaksin dosis pertama dan 79% menerima dosis yang kedua. Ini adalah modal kita dalam mempersiapkan G20 kedepan,” jelas Presiden Jokowi.
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Luar Negeri akan mengoordinasikan bahasan topik nonkeuangan (Sherpa Track).
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) akan mengoordinasikan bahasan topik di bidang keuangan (Finance Track), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan mengoordinasikan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara. Sedangkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bertugas sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Media. (ATN)