ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia meminta dukungan Pemerintah Belanda agar mengambil peran dalam meredam dikriminasi Sawit Indonesia di Uni Eropa.
Permintaan Indonesia ini bukan tanpa alasan, sebab selama ini dukungan yang diberikan Belanda terhadap pengelolaan sawit berkelanjutan di Indonesia sudah berjalan melalui program pengembangan kapasitas bagi para petani kelapa sawit.
Kerjasama pengembangan kapasitas tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia di New York, Amerika Serikat pada 26 September lalu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kepada Perdana Menteri Belanda Mark Rutte agar mendukung Indonesia menghadapi kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit.
“Saya juga menghargai kerja sama yang baru saja ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda di New York, tanggal 26 September 2019 yang lalu, mengenai pengembangan kapasitas petani sawit untuk menghasilkan kelapa sawit yang baik,” ujar Presiden Jokowi, Senin (7/10/2019).
Presiden Jokowi mengatakan, Belanda merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Eropa, baik di bidang perdagangan, investasi maupun pariwisata.
“Di antara negara-negara Eropa, Belanda merupakan mitra perdagangan nomor 2 terbesar dan mitra investasi nomor 1 dan mendatangkan wisatawan nomor 4 terbesar dari Eropa,” ungkap Presiden Jokowi.
Presiden menegaskan, di tengah situasi perekonomian dunia yang mengalami tren pelemahan, perlu berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi dengan banyak mitra, termasuk dengan Belanda.
“Di bidang perdagangan kita sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan yang terbuka dan fair,” tegas Presiden.
Sementara di bidang investasi, Presiden Jokowi mengajak Belanda untuk meningkatkan kemitraan di bidang infrastruktur maritim dan pengelolaan air.
“Yang kita harapkan, bagaimana pemerintah Belanda memastikan bahwa produk sawit kita yang masuk ke Belanda berasal dari sumber yang berkelanjutan,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah, usai menghadiri diskusi publik yang diisi oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Jakarta, dikutip antara, Senin (7/10/2019).
Menurut Teuku, dukungan pemerintah Belanda ini sangat penting sebab dalam beberapa waktu terakhir, ekspor sawit Indonesia terhambat setelah Uni Eropa melarang produk minyak sawit masuk ke negara-negara anggota blok tersebut akibat isu kelestarian lingkungan.
“Karena itu, pemerintah Indonesia terus menggiatkan diplomasinya untuk memerangi diskriminasi terhadap produk sawit di Eropa,” imbuhnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak sawit ke Eropa pada 2018 turun menjadi 4,8 juta ton atau senilai 3 miliar dolar AS, dari 3,5 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya.
Sementara Belanda masuk dalam tiga negara tujuan utama ekspor sawit Indonesia dengan jumlah yang dikirim mencapai 1,2 juta ton pada 2018. (AT Network)
,’;\;\’\’