ASIATODAY.ID, KENDARI – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat saat ini terdapat 172 orang dengan status Orang Dalam Pemantaun (ODP) terpapar wabah coronavirus (Covid-19).
Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dr Hj. Andi Hasnah dalam paparannya mengungkapkan, seluruh ODP tersebut tersebar di sejumlah Kabupaten yakni Kabupaten Kolaka Utara (52 orang) dan Kabupaten Konawe (49 orang), Kabupaten Kolaka Timur (21 orang), Kabupaten Bombana (6 orang), Wakatobi dan Muna masing-masing (2 orang dan Kota Baubau (1 orang).
Tingginya jumlah ODP Coronavirus ini menimbulkan kekhawatiran luas bagi masyarakat di wilayah itu, apalagi Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat sebagai salah satu basis terbesar kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China.
Sebagian besar TKA China ini menjadi pekerja di PT Virtu Dragon Nikel Industri (VDNI), yang berada di kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe.
Bupati Konawe Kerry Syaiful Konggoasa (KSK) mengungkapkan, jumlah TKA China yang terdata sebagai pekerja di VDNI mencapai 1.062 orang, sementara tenaga kerja lokal di perusahaan itu mencapai 4.000 orang. Jumlah ini belum termasuk yang berasal dari luar Konawe seperti Kabupaten Buton, Muna dan Sulawesi Selatan.
Kendati belum ada pasien positif Covid-19, namun Kerry makin khawatir dengan penyebaran virus mematikan itu apalagi setelah baru-baru ini ada 49 TKA China berstatus pendatang baru berhasil lolos dan masuk ke daerah itu.
Bupati Kerry pun meminta kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara agar segera menghentikan sementara kedatangan TKA asal China dan meminta gugus tugas penanganan Covid-19 untuk melakukan pemeriksaan kesehatan massal secara rutin terhadap TKA yang masih tinggal, guna memastikan kondisi mereka terbebas dari Covid-19.
“Hentikan dulu pengiriman TKA asal China ke Sultra,” tegas Kerry saat rapat koordinasi penanganan dan antisipasi penyebaran wabah virus Corona (Covid-19) di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, di aula Dhakara Mapolda Sultra, melansir lenterasultra.com, Rabu (18/03/2020).
Terkait pemeriksaan kesehatan rutin kepada TKA yang bekerja di VDNI, Kerry mengaku pihaknya mengalami kesulitan, kendati untuk kepentingan tersebut pemerintah daerah sudah memiliki payung hukum berupa peraturan daerah.
“Timnya sudah kita bentuk dan Perdanya juga sudah diterbitkan sejak awal perusahaan itu berdiri pada 2018 lalu. Tapi kita mengalami kendala di lapangan saat akan melakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Menurut Kerry, pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi TKA asal China penting dilakukan, sebab sebagian dari TKA tersebut sudah berbaur dengan masyarakat setempat, bahkan diantaranya tinggal di kos-kosan milik warga.
“Saat ini kalau kita ke Morosi, sulit kita membedakan antara warga lokal dan TKA. Mereka baru ketahuan setelah diajak berkomunikasi dalam bahasa Indonesia,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga meminta kepada tim yang sudah dibentuk Pemprov Sultra agar bersinergi dalam membendung laju penyebaran virus Corona di Sultra, khususnya di Kabupaten Konawe
“Langkah pertama yang paling mendesak adalah melarang masuknya TKA asal China ke Sulawesi Tenggara, termaksud mengawasi secara ketat pintu-pintu masuknya TKA tersebut baik darat, laut maupun udara. Langkah berikutnya, harus segera dilakukan pemeriksaan massal TKA China guna memastikan kondisi mereka clear dari wabah corona,” tandasnya. (AT Network)