ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia berkomitmen untuk memulihkan ekositem sebagai upaya mencapai keberlanjutan ekonomi kelautan, salah satunya melalui pendekatan wisata bahari (Dewi Bahari).
Gagasan ini mengemuka pada Lokakarya Nasional High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) bulan lalu.
HLP-SOE merupakan forum strategis yang dipimpin langsung oleh 14 kepala negara bertujuan menata dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan untuk transisi ekonomi laut yang berkelanjutan.
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tb. Haeru Rahayu yang akrab disapa Tebe menyampaikan,
“HLP SOE ini diselenggarakan dalam rangka menuju peluncuran dokumen Transformastion SOE, sekaligus mengarusutamakan resolusi HLP SOE di tatanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, serta mempublikasikan inisiasi Indonesia dalam HLP dan upaya menghimpun dukungan domestik,” jelas Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tb. Haeru Rahayu dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2020).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) berkesempatan memaparkan inisiasi wisata bahari, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui kebijakan dan infrastruktur sebagai usaha implementasi ekonomi kelautan berkelanjutan.
Direktur Jasa Kelautan, Miftahul Huda. Huda menjelaskan pengembangan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) sebagai salah satu cara menjaga ekosistem laut dengan menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat pesisir.
“Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang besar dengan total luas 20.87 juta hektar, masyarakat lokal harus terlibat dalam konsepsi pengembangan wisata bahari meliputi kelestarian lingkungan melalui penggunaan jasa kelautan, menghidupkan budaya dan keraaifan lokal dan menguatkan kapasitas masyarakat,” terang Huda.
Huda juga menerangkan tujuh kriteria desa pesisir yang layak untuk dimasukkan kedalam program Dewi Bahari yang memungkinkan mengundang para pihak untuk terlibat aktif dalam program tersebut. Kebijakan tersebut sedang disusun untuk dijadikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Selain itu, Huda menambahkan mengenai parameter keberhasilan Dewi Bahari, diantaranya meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kualitas kawasan wisata, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekosistem.
“Masyarakat pesisir adalah tulang punggung kita sebagai penjaga ekosistem,” jelas Huda.
Sementara Sekretaris Ditjen PRL Hendra Yusran Siry dalam pembahasan Reducing Greenhouse Gass Emmisions menjelaskan langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memitigasi dampak perubahan iklim di pesisir yang notabene disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang mengacu pada Blue Paper-The Expected Impact of Climate Change on The Ocean yang dihasilkan dari HLP-SOE.
“KKP telah berkontribusi pada pengurangan gas rumah kaca (GRK) dengan melakukan upaya pengembangan riset blue carbon, pendataan kapal penangkapan ikan dan perikanan budidaya untuk strategi penurunan GRK, restorasi dan penanaman mangrove, peningkatan luasan dan penguatan efektivitas pengelolaan kawasn konservasi perairan, dan pengembangan Ocean Health Index”, terang Hendra.
Selain itu Hendra juga menggagas pembentukan kelompok kerja perubahan iklim sektor kelautan dan perikanan, penyusunan roadmap dan dukungan anggaran yang memadai untuk mendorong isu ocean ke kancah global. (AT Network)