ASIATODAY.ID, JAKARTA – Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dan PT PLN (Persero) menandatangi nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk mencapai netral karbon pada 2060 di Indonesia.
MoU tersebut ditandatangani oleh Director General Southeast Asia Department ADB, Ramesh Subramaniam dan Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini di sela KTT Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11/2021) malam waktu Indonesia.
Kerjasama tersebut meliputi studi kelayakan penuh yang mencakup aspek teknis dan finansial dari pengurangan pembangkit listrik tenaga batubara. Kemudian evaluasi struktur ETM, mencari program atau mekanisme lain yang sesuai, serta merancang program bantuan teknis transisi.
Wakil Menteri I BUMN Pahala Mansury mengungkapkan, PLN sebagai salah satu BUMN yang sangat aktif dalam program dekarbonisasi. Kerjasama dengan ADB menjadi dukungan kuat untuk mempercepat pencapaian target tersebut.
“Kami sangat optimistis target dekarbonisasi bisa tercapai dengan adanya kerjasama yang baik antara PLN dan ADB. Ini merupakan langkah yang agresif bagi PLN dalam mencapai net zero emission,” katanya, dikutip Selasa (2/11/2021).
Sementara itu, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, Indonesia berperan penting dalam menekan perubahan iklim global.
Pasalnya, dalam skenario business as usual atau bisnis dalam kondisi normal, Indonesia dapat menyumbang emisi di atas 4 miliar ton CO2 per tahun pada 2060. Dua sektor penyumbang emisi tersebut adalah transportasi dan kelistrikan.
“Pada 2060, emisi sektor listrik bisa mencapai 0,92 miliar ton CO2 per tahun, dan emisi sektor transportasi bisa mencapai 0,86 miliar ton CO2 per tahun,” ujarnya.
PLN juga telah membuat rencana pengembangan energi ramah lingkungan dengan menambah kapasitas pasokan listrik hampir 21 Gigawatt (GW) yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT) pada 2030.
Menurut Zulkifli, PLN itu tidak bisa mencapai target netral karbon sendiri, tetapi membutuhkan dukungan investasi lebih dari USD500 miliar selama 40 tahun ke depan, sehingga PLN membutuhkan akses ke pembiayaan hijau, hibah pembangunan, dan dukungan G2G.
“PLN membutuhkan subsidi atau kompensasi untuk menghindari membebankan biaya tambahan kepada pelanggan,” imbuhnya.
Sementara itu, ADB Vice President Ahmed Saeed mengatakan bahwa ADB sudah bekerjasama dengan Indonesia lebih dari 50 tahun. Kerjasama dengan PLN kali ini, kata dia, merupakan kesempatan yang baik untuk bisa bersama-sama mencapai transisi energi menuju energi bersih.
“Kesempatan ini sangat baik bagi kami dan PLN dalam mendukung Indonesia menuju transisi energi dari energi dengan emisi yang tinggi karbon menjadi energi bersih,” katanya.
Dikatakan, Indonesia masuk dalam tiga negara yang menjadi mitra ADB dalam pilot project Energy Transition Mechanism (ETM). Program itu merupakan dukungan ADB dalam pengurangan karbon yang bertujuan menggunakan pembiayaan publik-swasta untuk mempercepat berakhirnya pembangkit listrik tenaga batubara dan menggantinya dengan yang bersih dan terbarukan sumber energi. (ATN)