ASIATODAY.ID, MANILA – Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman senilai USD600 juta atau setara Rp8,7 triliun untuk mendorong pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia Timur.
Program akses listrik tersebut juga mencakup dua hibah yang masing-masing senilai USD3 juta dari Japan Fund for Poverty Reduction dan Asia Clean Energy Fund.
Dana tersebut akan mendukung upaya PT PLN (Persero) dalam meningkatkan akses listrik dan meningkatkan keandalan layanan di sembilan provinsi di Kalimantan, Maluku, dan Papua.
Sokongan ADB ini sebagai kelanjutan dari tahap pertama program yang dimulai 2017 dan mencakup delapan provinsi di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Hingga akhir 2019, PLN mencatat terdapat 1,53 juta pelanggan listrik baru.
Angka ini lebih besar dari target awal sebesar 1,37 juta. Program tahap kedua ini bertujuan menyediakan listrik pada 1,55 juta pelanggan baru pada 2024 di sembilan provinsi.
“Program ini akan meningkatkan akses listrik yang berkelanjutan, adil, dan andal bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan cahaya matahari dan sumber terbarukan lainnya,” kata Direktur Bidang Energi Asia Tenggara di ADB Toru Kubo melalui keterangan resmi, Selasa (24/11/2020).
Menurut Kubo, listrik yang andal sangat penting agar masyarakat dapat mengakses peluang kerja dan layanan pendidikan serta kesehatan, terutama di masa pandemi Covid-9.
“Program ini juga akan mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia timur dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.
Perekonomian Indonesia telah naik dua kali lipat sejak 2000, sedangkan tingkat kemiskinan nasional telah turun ke 9,7 persen pada 2018 dari sebelumnya 19,1 persen pada 2000. Namun kemajuan tersebut kini terancam oleh pandemi covid-19.
ADB memperkirakan perekonomian Indonesia akan berkontraksi satu persen pada 2020, dibandingkan dengan pertumbuhan lima persen pada 2019. Untuk meredam guncangan ekonomi, pemerintah mengadakan program listrik gratis bagi 24 juta rumah tangga miskin serta diskon 50 persen bagi tujuh juta rumah tangga lainnya, dan hal ini dapat mengurangi pendapatan dan kemampuan PLN untuk membiayai operasinya. Hal ini pula yang menjadi latar belakang disetujuinya pinjaman tersebut.
Apalagi perluasan elektrifikasi di Indonesia timur merupakan bagian penting dari rencana investasi infrastruktur pemerintah yang bertekad menyediakan listrik di seluruh Indonesia pada 2024.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi total menjadi 23 persen pada 2025, naik dari 13 persen pada 2016.
Selain itu, Pemerintah berharap sebisa mungkin meniadakan penggunaan minyak solar untuk mesin pembangkit listrik, dan ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi kawasan terpencil.
“Program ini akan meningkatkan penyaluran listrik PLN yang berasal dari energi terbarukan bagi masyarakat terpencil hingga enam kali lipat, serta mengurangi konsumsi minyak tanah dan kayu dalam ruangan, yang diperkirakan akan menghasilkan manfaat lingkungan dan sosial secara signifikan,” kata Spesialis Energi ADB Diana Connett.
Pinjaman dengan jaminan dari pemerintah Indonesia akan menunjang upaya PLN dalam memasang infrastruktur distribusi listrik voltase sedang dan rendah. Pinjaman ini juga membantu PLN mengelola aset secara lebih baik dan menangani limbah dengan aman, serta meningkatkan sistem pengadaan dan pembayaran.
Selain itu, hibah dari Asia Clean Energy Fund akan membantu pembangkit energi terbarukan untuk menerapkan teknologi modern dalam rancangan dan pemeliharaan sistem.
Sedangkan hibah dari Japan Fund for Poverty Reduction akan mendukung upaya pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin dan membantu PLN mengadakan kajian longitudinal dampak sosial dan gender. (ATN)