ASIATODAY.ID, PARIS – Diperkirakan 757.000 orang di seluruh Prancis pada Selasa (7/2) turun ke jalanan untuk menuntut pemerintah membatalkan rencana reformasi pensiun yang diusulkan, menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis pada Selasa.
Namun, menurut serikat pekerja terbesar di Prancis, CGT, jumlah partisipan mencapai lebih dari dua juta dalam mobilisasi nasional pada hari ketiga untuk memprotes rencana reformasi pensiun yang akan menaikkan usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun.
Pihak kementerian memperkirakan jumlah demonstran dalam aksi mogok nasional sebelumnya pada 31 Januari lalu mencapai 1,2 juta orang, sedangkan menurut CGT mencapai 2,8 juta orang.
Di Paris, dengan kementerian tersebut mencatat jumlah demonstran mencapai 57.000 orang, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa sehingga memicu bentrokan. Pada pukul 18.00 waktu setempat, 17 orang ditangkap oleh polisi.
Sama seperti kedua mobilisasi nasional sebelumnya, para pekerja dari beberapa sektor publik melakukan aksi mogok pada Selasa. Namun, demonstran dari kalangan guru dan layanan publik berkurang dibandingkan pada 31 Januari.
Aksi mogok tersebut menyebabkan aktivitas perkeretaapian sangat terganggu pada Selasa, dan dua serikat pekerja yang mewakili karyawan perusahaan perkeretaapian nasional Prancis, SNCF, mengatakan bahwa aksi mogok akan dilanjutkan pada Rabu (8/2). Sepertiga dari kereta cepat TGV serta setengah dari kereta regional dan antarkota harus dibatalkan.
Perusahaan listrik multinasional Prancis, EDF, menyebutkan bahwa lebih dari 30 persen karyawannya mengikuti aksi mogok tersebut pada Selasa siang, yang sangat berdampak terhadap produksi listrik pada Selasa pagi.
Menurut CGT, aksi mogok kerja karyawan TotalEnergies masih terus berlangsung, dengan tingkat pemogokan bervariasi antara 75 persen hingga 100 persen.
Meskipun aktivitas pengiriman produk bensin dari sejumlah situs TotalEnergies terhenti, pihak manajemen perusahaan mengatakan “tidak terjadi kekurangan bahan bakar” di stasiun pengisian bahan bakar milik perusahaan tersebut.
Dalam siaran pers gabungan, delapan serikat pekerja menyerukan kepada “seluruh warga untuk berdemonstrasi lebih masif pada Sabtu (11/2) di seluruh wilayah untuk menolak reformasi itu.”
Sementara itu, pada Selasa, Majelis Nasional Prancis memulai debat tentang rencana reformasi pensiun.
Pada 10 Januari, Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne memaparkan rincian reformasi pensiun, yang secara progresif akan menaikkan usia pensiun resmi sebanyak tiga bulan dalam setahun dari 62 tahun menjadi 64 tahun hingga 2030, dan akan memberlakukan pensiun minimum yang dijamin.
Dalam rencana tersebut juga dicantumkan bahwa mulai 2027, masyarakat harus bekerja selama 43 tahun untuk memenuhi syarat mendapatkan pensiun penuh. (AT Network)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News