• About Us
  • Editorial Team
  • Cyber ​​Media Guidelines
  • Karir
  • Kontak
Friday, June 26, 2026
AsiaToday.id
  • HOME
  • NEWS
  • BUSINESS
  • GREEN ENERGY
  • TRAVEL
  • EVENT
  • SCIENCE & ENVIRONMENT
  • CORPORATION
  • FORUM
No Result
View All Result
  • HOME
  • NEWS
  • BUSINESS
  • GREEN ENERGY
  • TRAVEL
  • EVENT
  • SCIENCE & ENVIRONMENT
  • CORPORATION
  • FORUM
No Result
View All Result
AsiaToday.id
No Result
View All Result
Home News

Aliansi NATO Mulai Terpecah, Jerman dan Hongaria Tolak Sanksi ke Rusia

by Redaksi Asiatoday
March 8, 2022
in News
Reading Time: 2 mins read
A A
0
Aliansi NATO Mulai Terpecah, Jerman dan Hongaria Tolak Sanksi ke Rusia 1

Markas NATO. Dok

ASIATODAY.ID, BUDAPEST – Negara-negara anggota NATO mulai terpecah terkait pemberian sanksi terhadap Rusia menyusul agresi militernya ke Ukraina.

Dua negara anggota NATO tersebut yakni Jerman dan Hongaria.

Hongaria secara tegas menolak memasok senjata ke Ukraina seperti yang dilakukan rekan-rekan aliansinya. Negara itu takut ikut diperangi Rusia jika melakukan hal itu.

RelatedPosts

New War on Corruption: Philippines Overhauls Public Finance System

Indonesia Expands De-Dollarization Drive, Targets India and South Korea for Local Currency Trade Deals

Indonesia Deepens Legal Alliance With Russia, Approves Extradition of Russian Citizen

Perdana Menteri (PM) Hongaria Viktor Orban telah menandatangani dekrit yang melarang negaranya memasok senjata ke Kiev. Alasannya dari keputusan itu adalah karena kebutuhan untuk mempertahankan keamanan negara.

Dalam sebuah pernyataan video, yang diterbitkan pada hari Senin di Facebook, PM Orban mengatakan bahwa keputusan tersebut telah dirilis setelah penilaian situasi di Ukraina.

“Karena aksi militer semakin dekat dan dekat dengan perbatasan Hongaria,” kata Orban, “diputuskan untuk melarang pasokan senjata.”

“Perintah tersebut memperjelas bahwa senjata tidak dapat diangkut dari wilayah Hongaria ke wilayah Ukraina,” lanjut Orban, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (8/3/2022).

Pengumuman tersebut menyusul pernyataan hari Minggu oleh Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto yang mengatakan bahwa tujuan terpenting pemerintah adalah untuk mencegah Hongaria memasuki perang.

“Untuk tujuan ini, kami menolak tekanan dan tuntutan oposisi: Kami tidak akan mengirim tentara atau senjata ke Ukraina, kami juga tidak akan mengizinkan pengiriman senjata mematikan di wilayah kami,” tulis Szijarto di Facebook.

Sedangkan, Menteri Keuangan Hongaria Mihaly Varga juga mengatakan, pemerintah Hungaria tidak akan melakukan sanksi energi terhadap Rusia dan tidak akan mendukung hal itu karena dapat mempengaruhi ekonomi negaranya.

“Mereka yang meminta perluasan sanksi ingin rakyat Hongaria membayar harga perang,” katanya dalam sebuah video resmi di  Facebook.

Dekrit yang melarang pasokan senjata ke Ukraina memungkinkan pasukan NATO ditempatkan di Hongaria dan mengizinkan pengangkutan pengiriman senjata melalui wilayahnya ke anggota NATO lainnya.

Hongaria, tidak seperti banyak mitra Barat-nya, mengutuk Rusia hanya dua hari setelah serangan dimulai, di mana presiden negara itu Janos Ader mengatakan bahwa Hongaria berbagi posisi bersama Uni Eropa dan NATO.

Kemudian, PM Victor Orban menegaskan bahwa negaranya tidak akan memveto sanksi Uni Eropa terhadap Moskow. Saat puluhan ribu pengungsi Ukraina melarikan diri dari konflik ke Hongaria, Orban menjanjikan dukungan untuk mereka, dengan mengatakan: “Setiap orang yang melarikan diri dari Ukraina akan menemukan teman di negara Hongaria.”

Hal senada juga ditegaskan oleh Jerman. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan bahwa, kebutuhan energi di Eropa tidak akan mampu terpenuhi tanpa pasokan energi dari Rusia karena 40 persen diantaranya berasal dari negara yang dipimpin Vladimir Putin tersebut.

“Energi sengaja dikeluarkan dari putaran sanksi sebelumnya,” kata Scholz dalam rilis berita Senin (7/3/2022) dikutip dari laman DW.

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya sumber energi dari Rusia guna memenuhi kebutuhan warga di Jerman.

Pengumuman ini disampaikan usai sebelumnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengklaim AS akan bekerja sama dengan sekutu mereka di Eropa terkait pelarangan energi atau minyak dari Rusia dalam sanksi ekonomi.

Rusia menegaskan serangannya di Ukraina bertujuan “demiliterisasi” negara itu, melindungi Donbass dan membela keamanan Rusia sendiri. Barat menanggapi serangan tersebut dengan sanksi keras, menargetkan berbagai sektor ekonomi negara serta pejabat tinggi Rusia. (ATN)

Tags: Krisis UkrainaNATORusia
No Result
View All Result

Terbaru

  • Indonesia’s $100 Billion Nickel Bet Faces a New Threat as Global EV Battery Technology Shifts
  • U.S. Pushes Indonesia’s Nuclear Ambitions
  • New War on Corruption: Philippines Overhauls Public Finance System
  • Now for Climate: Young Indonesians Take Action for the Planet
  • Australia Triples LPG Exports to Indonesia as Hormuz Disruption Reshapes Energy Flows
  • About Us
  • Editorial Team
  • Cyber ​​Media Guidelines
  • Karir
  • Kontak

© 2022 Asiatoday.id - Asiatoday Network.

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • HOME
  • NEWS
  • BUSINESS
  • GREEN ENERGY
  • TRAVEL
  • EVENT
  • SCIENCE & ENVIRONMENT
  • CORPORATION
  • FORUM

© 2022 Asiatoday.id - Asiatoday Network.