ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang masih terus menjadi kontroversi di Indonesia.
Pengusaha Nasional yang pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan calon Wakil Presiden RI, Sandiaga Uno juga ikut angkat bicara.
Sandiaga memandang, pada satu sisi, pencabutan status Indonesia dari negara berkembang tentu sangat membanggakan karena berarti dunia telah menganggap Indonesia sebagai negara maju. Namun di sisi lain, harus ada langkah antisipasi yang disiapkan terutama untuk menghadapi kebijakan internasional yang mengikuti perubahan status itu.
“Kalau saya pribadi ini kan pengakuan internasional berarti dunia menganggap Indonesia maju. Buat saya bagus dan membanggakan namun ada dampak-dampak dari segi kebijakan internasional yang harus disesuaikan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Menurut Sandi, Pemerintah Indonesia perlu membangun kolaborasi yang baik dengan dunia usaha terkait kemungkinan dampak yang dihadapi. Sandi mengaku khawatir jika tidak disosialisasikan dengan baik, nantinya justru akan menggerus daya saing dan mengurangi investasi yang masuk ke Indonesia.
“Tentu harus dihitung secara cermat, saya tidak mau ada perusahaan yang harus melakukan pengurangan tenaga kerja karena Indonesia dikatakan negara maju padahal sebetulnya adalah strategi dan upaya kebijakan mereka (AS),” imbuhnya.
Sandiaga Uno menyarankan agar Pemerintah Indonesia menganalisa lebih detail perubahan status tersebut. Pasalnya, kriteria negara maju adalah negara dengan penghasilan per kapita di atas USD15 ribu hingga USD17 ribu.
“Sementara Indonesia masih sangat jauh, pendapatan per kapitanya masih USD4 ribu,” terangnya.
Selain dari penghasilan per kapita, kriteria negara maju lainnya seperti tingkat kemiskinan, pendidikan dan kesehatan juga perlu kembali dilihat.
Indonesia, lanjut Sandi, sangat siap untuk menjadi negara maju. Salah satu caranya dengan meningkatkan output ekonomi yakni dengan mendorong investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja.
Demikian pula pemberdayaan UMKM yang tidak boleh ditinggalkan. “Dua kunci itu jadi barometernya,” tandasnya. (ATN)
,’;\;\’\’