ASIATODAY.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri AS Michael R. Pompeo menyoroti berbagai isu saat Pertemuan 17 Menteri Luar Negeri Virtual KTT Asia Timur ke-10
Juru Bicara Menlu Pompeo, Morgan Ortagus mengatakan Menlu AS Pompeo menyoroti dukungan AS terhadap prinsip-prinsip keterbukaan, inklusivitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
“Prinsip-prinsip ini dipegang bersama dalam seluruh visi Indo-Pasifik kami, Pandangan ASEAN tentang Indo Pasifik, serta visi negara-negara anggota KTT Asia Timur lainnya,” jelasnya dalam keterangan tertulis dikutip dari Kedubes AS di Jakarta, Jumat (11/9/2020).
Ortagus melanjutkan, pada KTT tersebut Menlu AS Pompeo memuji persatuan dan transparansi ASEAN dalam menghadapi pandemi COVID-19 serta menguraikan upaya-upaya AS untuk memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia guna mengembangkan vaksin dan obat-obat terapi yang aman, efektif, terjangkau, dan tersedia secara luas untuk melawan virus ini.
“Pompeo juga menggarisbawahi komitmen AS — baik pemerintah maupun sektor swasta — untuk bermitra dengan negara-negara ASEAN dalam upaya pemulihan ekonomi,” jelas Ortagus.
Menlu AS Pompeo bersama beberapa negara ASEAN dan para mitra lainnya turut menyuarakan keprihatinan atas tindakan agresif RRC di Laut China Selatan.
Pompeo menegaskan kembali bahwa selaras dengan Putusan Mahkamah Arbitrase 2016, Amerika Serikat menganggap klaim maritim ekspansif Beijing di Laut China Selatan adalah pelanggaran hukum.
Menlu AS Pompeo bersama beberapa negara lainnya juga menyuarakan keprihatinan atas penerapan undang-undang keamanan nasional secara luas di Hong Kong, penangkapan para mahasiswa pro-demokrasi, penundaan pemilu selama setahun, dan diskualifikasi para kandidat pro-demokrasi dalam pemilu.
Menlu AS Pompeo, bersama para menteri lainnya juga menyerukan penghentian kekerasan dan pencapaian solusi berdasarkan negosiasi atas kekerasan yang terus meningkat di Negara Bagian Rakhine, dan kepada Republik Rakyat Demokratik Korea Utara (RRDK) agar meninggalkan program Senjata Pemusnah Masal (WMD) dan rudal balistiknya, seperti yang disyaratkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. (AT Network)