ASIATODAY.ID, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) mendesak World Trade Organization (WTO) untuk mengatasi praktik perbudakan di kapal penangkap ikan.
Perwakilan Dagang AS menyatakan telah menyampaikan proposalnya kepada anggota WTO untuk segera mencari jalan keluar atas persoalan tersebut dan meminta transparansi kepada pemilik kapal mengenai penggunaan pekerjanya.
“Sistem kerja paksa sangat merugikan kehidupan dan kesejahteraan nelayan atau awak kapal di dunia dan itu sudah seharusnya dihilangkan,” kata Perwakilan Dagang AS Katherin Tai, dikutip dari Bloomberg, Kamis (27/5/2021).
Para pemimpin dunia sebelumnya juga telah mendesak WTO untuk mengakhiri praktik perbudakan dan penangkapan ikan ilegal melalui pemangkasan subsidi yang mengucur ke perusahaan penangkapan ikan. Negoisasi terkait hal tersebut gagal mencapai kesepakatan.
Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala telah berkomitmen untuk memasukkan kerja paksa di kapal penangkap ikan menjadi prioritas utamanya dan berencana menggelar konferensi pada Juli mendatang untuk membicarakan persoalan itu.
OCEANA, lembaga advokasi internasional mengaperesiasi komitmen AS dengan menyatakan kondisi kerja yang aman, adil, dan perlakuan yang manusiawi harus dimiliki di semua sektor, termasuk dalam sektor penangkapan ikan.
“Dengan menggunakan sejumlah hal, termasuk mekanisme dagang seperti yang dilakukan AS, ini dapat memastikan seafood yang kita makan bukanlah produk ilegal, tidak dilaporkan, dan bukan menggunakan sistem kerja paksa,” kata Wakil Presiden Oceana Beth Lowell. (ATN)