ASIATODAY.ID, SIDNEY – China mengalami kemajuan dalam teknologi informasi dan data.
Pasalnya, China sudah selangkah lebih maju dibandingkan Amerika Serikat (AS) dalam penguasaan data base jutaan orang dari berbagai negara di dunia.
Profesor David Balding dari University of Melbourn dan Professor of Statistical Genetics Victoria, Australia mengatakan, basis data 2,4 juta orang di duniai telah berada di perusahaan China Zhenhua Data.
Menurut Balding, China benar-benar membangun negara pengawasan besar-besaran baik di dalam negeri maupun internasional. Mereka menggunakan berbagai macam alat untuk mengambil data dari sumber publik.
Saya pikir ini berbicara tentang ancaman yang lebih luas dari apa yang sedang dilakukan China dan bagaimana mereka mengawasi, memantau, dan berusaha memengaruhi bukan hanya warganya sendiri, tetapi juga warga di seluruh dunia, kata Balding kepada ABC, dikutip Minggu (20/9/2020).
Profesor Balding pun menguraikan database yang telah dikuasai China.
Dari 250.000 catatan yang ditemukan, ada 52.000 tentang orang Amerika, 35.000 tentang orang Australia, 10.000 tentang orang India, 9.700 tentang orang Inggris, 5.000 tentang orang Kanada, 2.100 tentang orang Indonesia, 1.400 tentang orang Malaysia, 793 tentang orang Selandia Baru dan 138 tentang orang Papua Nugini.
Sementara itu, kepala eksekutif Internet 2.0, Robert Potter menjelaskan bahwa ‘data tampaknya akan digunakan untuk mendukung operasi intelijen, militer, keamanan, dan negara China dalam perang informasi dan memengaruhi penargetan’ dalam laporan resmi tentang kebocoran database.
Pengumpulan data massal ini terjadi di sektor swasta China, dengan cara yang sama Beijing mengalihdayakan kemampuan serangan sibernya ke subkontraktor swasta,” kata kepala eksekutif Internet 2.0, Robert Potter.
Dalam prosesnya, perusahaan telah melanggar privasi jutaan warga global, persyaratan layanan dari hampir semua platform media sosial utama, dan meretas perusahaan lain untuk mendapatkan data mereka.
Diketahui, Balding sendiri sebelumnya pernah bekerja di Universitas Peking di Beijing.
Sang profesor meninggalkan China sepenuhnya pada tahun 2018, dengan alasan kekhawatiran akan keselamatan fisiknya. Dia kemudian pindah ke Vietnam, tetapi sejak itu kembali ke AS setelah diberi tahu bahwa tidak lagi aman baginya untuk berada di sana. (ATN)