ASIATODAY.ID, KUALA LUMPUR – Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) menjadi sorotan karena dinilai apatis terhadap masalah Myanmar.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Abdullah menyerukan kepada ASEAN untuk mengambil peran lebih besar dalam menyelesaikan masalah di Myanmar.
“Sekretariat ASEAN harus lebih peduli dan memprioritaskan krisis politik di Myanmar,” tegas Saifuddin sebagaimana dilaporkan Malay Mail, Selasa (6/9/2022).
Menurut Saifuddin, selama ini ia dan rekan-rekan menteri luar negeri ASEAN hanya menerima laporan tentang situasi di Myanmar dari kontak mereka sendiri melalui organisasi Internasional dan organisasi non-pemerintah (LSM), dan informasi tentang Myanmar tidak pernah datang dari sekretariat ASEAN.
“Pada 3 September, saya telah menulis surat kepada Sekjen ASEAN untuk meminta agar ASEAN memberitahu menteri luar negeri ASEAN tentang apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar,” jelasnya.
“Sekretariat ASEAN harus memiliki rasa urgensi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar. Mereka (sekretariat ASEAN) harus memiliki tim penuh waktu yang menangani konflik tersebut,” lanjutnya.
Saifuddin mengatakan krisis Myanmar kini sedang ditangani melalui pertemuan dan seharusnya tidak demikian. Menurutnya isu Myanmar ini tidak dapat menunggu sampai KTT para pemimpin ASEAN November untuk membahas masalah ini.
Ia juga meminta ASEAN untuk bertindak lebih mendesak dalam upayanya untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan memacu proses perdamaian di Myanmar yang diperintah junta.
Dia juga meminta negara-negara anggota ASEAN untuk memutuskan apakah mereka akan terus bekerja dengan junta dalam memberikan bantuan kemanusiaan, sebab LSM lokal tertentu di Myanmar tidak mau bekerja dengan militer karena mereka tidak mempercayai mereka.
“ASEAN harus memutuskan, di mana kita berdiri? Apakah kita melanjutkan dengan junta? Atau apakah kita bekerja tanpa junta dan mendukung orang-orang yang kita kenal melakukan pekerjaan yang baik? Ini pertanyaan besar dan harus segera diputuskan,” kata Saifuddin.
Sejak kudeta militer, ASEAN terus mendorong junta Myanmar untuk mengimplementasikan Lima Poin Konsensus yang sudah disepakati tahun lalu. Namun hingga kini, junta Myanmar seperti mengabaikan konsensus tersebut sehingga membuat sebagian anggota ASEAN kecewa.
Myanmar dilanda kekerasan sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih secara demokratis pada Februari 2021. Junta Myanmar terus menggunakan kekerasan dalam menghadapi gerakan protes menentang kudeta. (ATN)
Discussion about this post