ASIATODAY.ID, BALI – Presidensi G20 Indonesia melahirkan Asia Initiative di yang dideklarasikan dan ditandatangani bersama oleh sebelas negara di Bali.
Deklarasi ini menjadi simbol upaya kolektif regional dalam memerangi penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap lainnya.
“Asia Initiative diharapkan dapat mengisi kesenjangan di berbagai tingkat kapasitas untuk mempercepat penggunaan transparansi pajak dan pertukaran informasi. Sehingga, Asia Initiative akan berkontribusi pada transparansi pajak global yang inklusif,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati pada Press Statement Asia Initiative Ministerial Meeting and Signing Declaration di Bali, Kamis (14/7/2022).
Penandatanganan Deklarasi Bali ini berlangsung dalam side event Pertemuan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Presidensi G20 Indonesia.
Meski demikian, Menkeu mengatakan bahwa pembahasan Asia Initiative telah berlangsung dari Februari tahun ini yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.
“Kemajuan yang dicapai dalam pertemuan telah menjadi dasar yang sangat kuat dan kokoh untuk pertemuan kita hari ini,” jelas Sri Mulyani.
Menkeu Sri Mulyani meyakini komitmen yang tertuang dalam Asia Initiative sangat bermanfaat dalam transparansi perpajakan.
Dalam jangka pendek transparansi akan membantu pemerintah mendorong mobilisasi sumber daya domestik serta membangun pemulihan yang tangguh dan keluar dari implikasi bencana pandemi Covid-19. Sedangkan dalam jangka panjang, Asia Initiative dapat memfasilitasi otoritas pajak untuk memerangi penghindaran pajak.
“Transparansi perpajakan memainkan peran penting untuk menangani praktik-praktik perpajakan yang tidak dapat diterima,” tandas Sri Mulyani.
Sri Mulyani optimis dengan semangat kerja sama yang kuat, Asia Initiative akan meningkatkan kinerja perpajakan bagi masing-masing negara. Ia juga berharap Asia Initiative akan meningkatkan transparansi pajak secara kredibel dan efektif melalui pertukaran informasi. (ATN)