ASIATODAY.ID, JAKARTA – Krisis ekonomi hingga berujung kebangkrutan negeri Sri Lanka, tidak terlepas dari peran China.
Pasalnya, China menjadi negara pemberi utang terbesar ke Sri Lanka dengan total mencapai USD8 miliar atau setara Rp118,4 triliun. Utang ini seperenam dari total utang luar negeri Sri Lanka sebesar USD45 miliar pada April 2022.
Laporan Times of India, tahun ini saja, Sri Lanka berutang USD1 miliar hingga USD2 miliar ke China.
Pemerintah Sri Lanka banyak meminjam dari Beijing sejak 2005 untuk sejumlah proyek infrastruktur, termasuk pelabuhan Hambantota. Namun, proyek infrastruktur tersebut dianggap tak memberi manfaat.
Sri Lanka juga menyewakan pelabuhan Hambantota ke sebuah perusahaan China pada 2017 setelah tidak mampu membayar utang USD1,4 miliar kepada Beijing.
Laporan Reuters, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa meminta China untuk membantu merestrukturisasi pembayaran utang ketika ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi pada Januari lalu.
Sementara itu, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe akhirnya buka suara soal kebangkrutan yang menimpa negaranya. Ia mengatakan kondisi ekonomi negaranya kini memang tengah krisis saat ini.
Krisis terjadi akibat utang luar negeri Sri Lanka yang cukup besar dan kondisi buruk lainnya.
“Ekonomi kita benar-benar runtuh,” ujar Wickremesinghe kepada Parlemen.
Wickremesinghe mengatakan Sri Lanka tidak dapat membeli bahan bakar impor karena utang yang besar dari perusahaan minyak negara tersebut. Ceylon Petroleum Corporation disebut memiliki utang USD700 juta.
“Akibatnya, tidak ada negara atau organisasi di dunia yang mau menyediakan bahan bakar untuk kami. Mereka bahkan enggan menyediakan bahan bakar untuk uang tunai,” ujar Wickremesinghe.
IMF Beri Warning soal Utang China
Sementara itu, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, meminta China dan negara anggota G20 untuk membantu percepat pengurangan utang global.
Ia mengatakan sangat penting untuk memulai Kerangka Kerja Bersama (Common Framework) untuk perawatan utang yang diadopsi oleh G20 dan kreditur resmi Klub Paris pada Oktober 2020.
Pasalnya, sejauh ini program mereka dianggap gagal memberikan hasil tunggal.
“Ini adalah topik yang kita tidak bisa berpuas diri,” katanya dalam wawancara akhir pekan lalu, melansir Reuters, Senin (11/7/2022).
“Jika kepercayaan terkikis hingga ada spiral ke bawah, Anda tidak tahu di mana itu akan berakhir.”
Georgieva mengatakan dia berbicara dengan Presiden Indonesia Joko Widodo selama pertemuan G7 di Jerman pada Juni lalu. Ia mendesaknya untuk mendorong persatuan yang lebih besar mengenai utang sebelum KTT G20 pada November mendatang.
“Para pemimpin G20 tidak ingin berada dalam situasi di mana masalah itu mendominasi pembicaraan hanya karena kami tidak membuat kemajuan,” kata Georgieva.
Georgieva mengatakan hampir sepertiga dari negara-negara pasar berkembang dan dua kali lipat proporsi negara-negara berpenghasilan rendah berada dalam kesulitan utang. Situasi juga memburuk karena negara-negara ekonomi maju menaikkan suku bunga.
Georgieva mengatakan arus keluar modal dari pasar negara berkembang terus berlanjut dan hampir satu dari tiga negara sekarang memiliki suku bunga 10% atau lebih tinggi. Ia mencatat lebih banyak negara berpenghasilan menengah, termasuk Sri Lanka dan Malawi, mencari bantuan dari pihak lain dan ada kemungkinan negara lain mengikuti jejak tersebut.
“Tekanan pada kami untuk pindah sangat tinggi,” katanya, mencatat perang di Ukraina telah memperburuk krisis pasar negara berkembang yang sudah memburuk akibat pandemi.
Georgieva mengatakan sangat penting untuk menyepakati penghapusan utang untuk Zambia, Chad dan Ethiopia, tiga negara Afrika yang telah meminta bantuan di bawah Common Framework dan yang komite krediturnya bertemu bulan ini.
Dia juga mendesak China untuk berkoordinasi lebih baik di antara banyak pemberi pinjaman dan memperingatkan Beijing akan menjadi “yang pertama kehilangan secara dramatis” jika masalah utang saat ini berujung pada krisis besar-besaran.
Georgieva mengatakan telah mendorong China untuk setuju menjadi ketua bersama komite kreditur Zambia.
“Pesan saya kepada semua orang adalah, mari berhenti menuding,” katanya.
“Ada pekerjaan yang harus diselesaikan.” (ATN)