ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melalui proyek Global Sustainable Supply Chains for Marine Commodities (GMC) memprakarsai pembentukan Platform Multistakeholder Perikanan Berkelanjutan.
Pembentukan Platform Multistakeholder Perikanan Berkelanjutan ini selaras dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Khususnya, Tujuan 14 mengenai ekosistem lautan, yang telah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
“Salah satu fokus dari Platform Multistakeholder Perikanan Berkelanjutan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan berbasis wilayah pengelolaan perikanan (WPP) untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara berkelanjutan,” ungkap Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/7/2019).
Dikatakan, pengelolaan wilayah ini termasuk didalamnya integrasi tata ruang darat dan laut, termasuk mengoptimalkan kawasan konservasi perairan untuk mendukung pengelolaan sumberdaya ikan, penataan investasi dan perizinan, penyediaan data yang reliable, serta membangun sinergitas industri sesuai dengan karakteristik dan kekuatan dari setiap WPP.
Meningkatnya permintaan pasar global atas produk perikanan yang berasal dari praktik berkelanjutan telah mendorong perbaikan di sepanjang rantai pasokan perikanan Indonesia. Perbaikan-perbaikan itu diharapkan menjaga daya saing serta keberlanjutan komoditas perikanan nasional.
Proyek GMC (2018-2021) yang dikoordinir oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan teknis dari United Nations Development Programme (UNDP) dan pembiayaan oleh Global Environment Facility (GEF), berkontribusi untuk membantu transformasi pasar makanan laut dari sisi kebijakan dan perencanaan dengan mengarusutamakan keberlanjutan dalam rantai pasokan komoditas perikanan dari Indonesia.
Saat ini, proyek GMC tengah mendukung secara langsung perbaikan perikanan atau Fishery Improvement Projects (FIPs) pada perikanan Tuna Pole and Line, serta perikanan Rajungan, untuk memenuhi standar keberlanjutan yang diakui di pasar global dalam 1-2 tahun kedepan.
“Diharapkan melalui perwakilan dua sektor perikanan menjadi komoditas ekspor utama ini, dapat disusun praktik terbaik, yang menghasilan pembelajaran dan model untuk mengembangkan arah kebijakan dalam meningkatkan keberlanjutan perikanan di Indonesia,” ujar Arifin.
Dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi dan karakteristik perikanan tangkap di Indonesia, sambung dia, dibutuhkan sebuah wadah untuk semua pihak menyepakati visi bersama, merumuskan upaya strategis, dan bersama-sama mengawal implementasinya secara transparan.
Selain itu, perlu kolaborasi semua pihak di sepanjang rantai pasok perikanan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, akademisi, lembaga mitra, generasi muda, partisipasi perempuan, dan nelayan untuk bisa mewujudkan perikanan Indonesia yang adil, mandiri, memiliki daya saing dan berkelanjutan. (Lis/AT)
,’;\;\’\’