ASIATODAY.ID, JAKARTA – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong komunitas internasional untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mitigasi Covid-19 dan mengimplementasikan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.
Menurut BKSAP DPR RI Fadli Zon, relasi global memainkan peran kunci sebab fokus pembangunan dunia saat ini berubah drastis sejak terjadinya pandemi Covid-19, dimana sektor kesehatan dan ekonomi paling terdampak.
Pandemi ini telah menuntut masyarakat di seluruh dunia untuk berinvestasi secara kolektif dalam menciptakan sistem ketahanan global yang tangguh, melampaui isu kesehatan, guna menghadapi berbagai tantangan di masa kini dan masa mendatang.
“Kerja sama internasional merupakan hal yang mutlak dilakukan karena tidak ada satu negara pun yang bebas dari pandemi, sebagaimana ditekankan dalam Sidang Umum PBB 2020 yang digelar secara daring pada 22 September 2020,” kata Fadli saat berbicara di Asia Pacific Parliamentarian Forum on Global Health via Virtual Meeting yang membahas ‘Health Financing for Covid-19 and Universal Health Coverage (UHC)’ Senin (28/9/2020). Turut hadir, Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera.
Menurut Fadli, pandemi Covid-19 menjadi alarm bagi ihwal pentingnya pemenuhan UHC sebagai bagian dari komitmen SDGs 2030. Terlebih, tahun lalu para pemimpin dunia juga telah menyatakan komitmennya atas UHC.
“UHC sudah menjadi keputusan politik. Parlemen dipastikan menjadi yang terdepan dalam upaya pencapaian UHC melalui keputusan politiknya. Pandemi Covid-19 merupakan momentum tepat untuk lebih fokus berinvestasi pada kesehatan. Sekarang, waktu yang tepat untuk meninjau ulang rencana kita dalam merealisasikan UHC. Komitmen menyelamatkan nyawa dan menjaga kesehatan saat pandemi adalah prioritas UHC,” imbuh Fadli.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyatakan, DPR RI melihat pandemi Covid-19 sebagai ujian sejauh mana ketangguhan UHC sebuah negara.
Secara khusus di Indonesia, menurut Fadli, pandemi Covid-19 merupakan sinyal dan pesan untuk peningkatan jaring pengaman kesehatan nasional atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Di forum itu, Fadli kembali mengingatkan bahwa lima tahun lalu, tepatnya pada 25 September 2015, masyarakat dunia secara resmi berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang berisi 17 tujuan dan 169 target.
TPB ini bertujuan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang berdasarkan prinsip universal, integrasi, dan inklusif, serta memastikan tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau No-one Left Behind.
“Meskipun banyak aspek dalam SDGs yang terdampak akibat Covid-19, saya melihat momentum ini dapat menjadi pendorong bagi terwujudnya agenda SDGs 2030. Dalam konteks ini, SDGs harus menjadi panduan utama dalam segala upaya mitigasi,” terangnya.
Fadli memandang, dengan 10 tahun waktu yang tersisa menuju target pencapaian agenda SDGs 2030, parlemen sebagai pilar demokrasi yang juga merupakan katalisator utama tercapainya SDGs, memiliki peran penting dalam mengadopsi undang-undang, melakukan alokasi anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam memprioritaskan agenda pembangunan berkelanjutan.
“Kerja sama multilateral sangat dibutuhkan. WHO harus mampu mengelola itu termasuk ketersedian vaksin di masa mendatang. Tidak boleh ada satu negara pun yang tertinggal. Parlemen sebagai representasi masyarakat punya potensi besar dalam menyatukan masyarakat dunia untuk menangani wabah ini,” pungkas Fadli.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyoal peran WHO dalam mengatasi kesenjangan antar negara terkait pelayanan kesehatan. Termasuk penanganan pandemi Covid-19.
Politisi Fraksi PKS tersebut juga meminta WHO agar lebih proaktif mengorganisasi kerja sama multilateral dalam penanganan pandemi Covid-19.
Konferensi yang dihelat forum anggota parlemen se-Asia Pasifik dan WHO itu diikuti 37 peserta. Konferensi mendiskusikan urgensi UHC di tengah pandemi Covid-19. (AT Network)
Discussion about this post