ASIATODAY.ID, JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon memimpin delegasi Indonesia dalam sidang Komisi Politik di General Assembly Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke 41 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (9/9/2020).
Sidang Umum AIPA yang berlangsung pada 8 hingga 10 September 2020 ini, untuk pertama kalinya digelar virtual di bawah koordinasi Vietnam, selaku Ketua ASEAN tahun ini.
Fadli mengungkapkan, dalam sidang ini, BKSAP memperjuangkan dua draf resolusi.
Pertama, mengenai pentingnya stabilitas kawasan di masa pandemi khususnya dalam konteks isu Laut China Selatan (LCS).
Kedua, mengenai bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Rakhine.
Fadli menekankan pentingnya perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan ASEAN, termasuk dinamika yang terjadi di perairan Laut Cina Selatan.
Menurutnya, kesatuan dan kolektivitas ASEAN dibutuhkan dalam mengurangi penyebaran Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Selain itu, ASEAN juga diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu internal kawasan secara mandiri, termasuk isu kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya.
Mengenai isu Rohingya, Fadli menyesalkan Parlemen Myanmar yang menolak usulan DPR RI mengenai perlunya penguatan dari parlemen, sebagaimana disepakati Pemerintah Negara ASEAN.
Padahal ini penting agar Pemerintah Myanmar memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi pengungsi Rohingya.
Terlebih, ketika masalah di Rakhine tersebut telah menciptakan efek “spillover” di kawasan.
“Efek spillover yang dimaksud mengarah kepada manusia perahu dari Rakhine yang menjadi perhatian tidak hanya Indonesia, tetapi juga sebenarnya negara lain di kawasan, terutama pada masa pandemi ini,” ujar Fadli dikutip dari laman DPR RI, Kamis (10/9/2020).
Menurutnya, ASEAN perlu menyelesaikan masalah bagi sekitar satu juta pengungsi Rohingya terutama terkait kesepakatan repatriasi.
“Karena itu, DPR RI menegaskan posisinya terkait isu kemanusiaan di Rakhine. Bahwa apabila Komisi Politik tidak dapat mencapai konsensus atau usulan Indonesia,” ujarnya.
“Maka Sidang Komisi Politik pada AIPA General Assembly tahun ini, tidak bisa menghasilkan resolusi apapun,” tandasnya. (ATN)