ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia diingatkan untuk mulai mewaspadai terjadinya ledakan jumlah pengangguran ditengah pandemi coronavirus (Covid-19).
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) memperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah pengangguran yang sangat tinggi dalam tahun ini jika pandemi COVID-19 berlangsung lama.
Menurut Ekonom CORE Akhmad Akbar Susamto, pendemi COVID-19 tidak hanya mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, melainkan juga peningkatan jumlah pengangguran dalam skala besar.
Dalam beberapa pekan terakhir, CORE menyoroti gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) yang semakin merebak di sejumlah sektor, mulai dari sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, hingga konstruksi, dan sektor lainnya.
Diperkirakan peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal II/2020 dalam tiga skenario, yakni potensi penambahan jumlah pengangguran dengan skenario ringan mencapai 4,25 juta orang, skenario sedang 6,68 juta orang, dan skenario berat 9,35 juta orang.
“Tingkat pengangguran terbuka secara nasional pada kuartal II/2020 diperkirakan mencapai 8,2 persen dengan skenario ringan, 9,79 persen dengan skenario sedang dan 11,47 persen dengan skenario berat,” terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (16/4/2020).
Lonjakan jumlah pengangguran tersebut diprediksi terjadi terutama di pulau Jawa, yaitu mencapai 3,4 juta orang dengan skenario ringan, 5,06 juta orang dengan skenario sedang dan 6,94 juta orang dengan skenario berat.
Akhmad memandang, pengambahan jumlah pengangguran tidak hanya disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang menurut CORE berkisar antara -2,0 persen hingga 2,0 persen tahun ini, tetapi juga disebabkan oleh penerapan pembatasan sosial, baik berskala kecil maupun besar.
Dikatakan, skenario ringan dibangun dengan asumsi bahwa penyebaran COVID-19 akan semakin luas pada bulan Mei 2020, tetapi tidak sampai memburuk sehingga kebijakan PSBB hanya diterapkan di wilayah tertentu di pulau Jawa dan satu dua kota di luar pulau Jawa.
Sementara skenario berat dibangun dengan asumsi bahwa penyebaran COVID-19 tak terbendung lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan secara luas baik di pulau Jawa maupun luar Jawa, dengan standar yang sangat ketat. (ATN)