ASIATODAY.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui ada masalah dengan kelapa sawit Indonesia. Termasuk soal lahan yang mengganggu hutan lindung dan merambah lahan gambut.
“Ada beberapa hal, seperti masalah jumlahnya, beberapa lahan sawit yang masuk hutan lindung dan kawasan gambut. Ini kan kesalahan dari masa lalu seperti dari 20-25 tahun yang lampau. Akan kita benahi, ini harus dicari solusinya kan, tidak boleh dibiarkan seperti ini,” kata Luhut usai memenuhi undangan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil di Gedung BPK, Jumat (23/8/2019).
Menurut Luhut, ada beberapa permasalahan di sektor kelapa sawit, dan ada 5 – 6 kriteria yang harus dipenuhi oleh para pemangku kebijakan.
“Menurut World Bank, hasil mereka dan BPK sama angkanya, kira-kira 81 persen tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik mengenai jumlah luasan dan areanya, plasmanya dan lainnya, itu ada 5 atau 6 kriteria. Dan sekarang kita sedang memenuhi kriteria tersebut, dan apa saja ketentuannya, nantinya ada lima orang menteri akan lapor kepada Presiden dan akan diadakan Ratas,” terang Menko Luhut seperti dikutip dari laman Kementerian Kemaritiman, Minggu (25/8/2019).
Mengenai pengaruh ‘black campaign’ perihal kelapa sawit, Menko Luhut menjawab hal tersebut cukup berpengaruh, namun pemerintah telah mempersiapkan diri dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan agar Indonesia tidak bergantung dengan pihak lain.
“Presiden nanti akan mengarahkan untuk melakukan studi lebih lanjut dan juga apa saja turunannya. Ini ditujukan supaya kita tidak bergantung dengan orang lain. Policy kita juga bagus, seperti B20, B30 sampai dengan B100 sehingga dengan demikian kita tidak bergantung kepada Eropa saja,” ujarnya.
“Black campaign ini kan kita disangka deforestasi, tak benar itu, yang benar kita itu justru penghasil carbon credit di dunia. Sampai dengan saat ini masih pengaruh, tetapi kan sekarang kita sudah mengeluarkan kebijakan B30, dan Presiden sudah perintahkan untuk lanjut ke B50 dan lanjut ke B100,” ujar Menko Luhut.
,’;\;\’\’