ASIATODAY.ID, JAKARTA – Ditengah gejolak ekonomi dunia yang turut mempengaruhi iklim usaha di Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta agar hal ini menjadi perhatian oleh seluruh komponen, utamanya para Dubes RI yang tersebar di seluruh dunia.
Pasalnya, para pengusaha di dalam negeri mulai kesulitan dalam menjalankan usahanya di luar negeri.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani berharap adanya bantuan dari pemerintah khususnya para duta besar (dubes) RI. Rosan berharap para dubes bisa menjalin komunikasi dan memperkuat informasi perkembangan global dengan para pengusaha.
“Kita berharap para dubes berperan aktif memberikan masukan karena mereka yang berada di setiap negara dan tau perkembangan informasi global” terang Rosan di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Informasi yang dimaksud Rosan adalah tentang apa saja kelebihan dan kebutuhan dari negara tempat dubes RI tersebut. Dengan begitu pengusaha RI bisa mencari celah perdagangan.
“Contohnya dengan AS. kita tahu, kita tidak bisa produksi katun. Dengan begitu berarti alternatifnya kita bisa beli katun lebih banyak dari AS. Namun di satu sisi kita juga minta mereka beli tekstil yang lebih tinggi. Itu yang dimaksud bukan hanya fair trade tetapi juga resiprokal,” jelasnya.
Menurut Rosan, dengan begitu para dubes RI tidak hanya bisa menjaga hubungan baik dengan negara lain, tapi juga bisa membantu pengusaha RI.
Masalah Investasi dan Perdagangan
Kadin sendiri telah melakukan kajian mendalam terhadap permasalahan umum dan sektoral, khususnya mengenai investasi dan perdagangan. Diperlukan dorongan agar pelaku usaha Indonesia dapat Iebih berorientasi pada ekspor dan tidak hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja nasional di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/ 2019). Hadir dalam kesempatan ini Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dan (Menlu) Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Shinta mengungkapkan, perlambatan pada pertumbuhan ekonomi global menghadirkan tantangan bagi perekonomian Indonesia sehingga menuntut para pelaku usaha dan kalangan bisnis untuk terus melakukan upaya terbaiknya untuk memperbaiki iklim perekonomian di Tanah Air.
Global Economic Prospects edisi Juni 2019 menjelaskan bahwa melambatnya laju ekonomi global disebabkan oleh lesunya perdagangan internasional. Proyeksi terbaru yaitu pertumbuhan PDB global yang hanya mencapai 2,6 persen merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir atau sejak krisis keuangan global pada 2008 silam.
Dalam mendorong perdagangan dan investasi, perlu dilakukan pula institutional reform pada institusi publik dan swasta yang bertanggung jawab atas promosi, perdagangan, dan investasi melalui kajian-kajian dan penguatan riset pasar.
Kajian tersebut antara lain mencakup promosi; market intelligent, pengumpulan data dan informasi hambatan non-tariff termasuk regulasi teknis, standar, dan private standards; pengumpulan data usaha; business matching; dan pendampingan.
Sehubungan dengan misi dagang yang dilakukan oleh Kadin dan pelaku usaha Indonesia, Shinta mengingatkan pentingnya memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pemerintah melalui Free Trade Agreement (FTA) dan perjanjian/peraturan antam Indonesia dengan mitra dagang. Dalam upaya peningkatan pemanfaatan FTA, Kadin telah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan negara mitra telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan untuk mensosialisasikan IA-CEPA, IE-CEPA, dan IK-CEPA.
“FTA belum sepenuhnya dipahami dan dapat dimanfaatkan secara baik oleh pengusaha Indonesia. Untuk penguatan daya saing pengusaha Indonesia dalam pasar bebas, kami merekomendasikan agar dilakukannya feasibility study secara lengkap termasuk data market, demand, dan analisis dampak terkait dengan negosiasi FTA sebelum dan selama proses perundingan FTA agar pemerintah dapat menetapkan posisi runding dan prioritas FFA yang sekiranya dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia,” papar Shinta.
Selain itu, konsultasi publik-swasta juga perlu dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis, baik sebelum, selama, dan sesudah perundingan FTA. Dia menyebut, Kadin telah menerbitkan pedoman Public Private Consultation dan Penyusunan Position Paper.
“Kami juga merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengawasan pemenuhan komitmen FTA oleh negara mitra dan memberikan fasilitasi kepada pengusaha Indonesia yang mengalami kendala dalam pemanfaatan FTA di negara mitra,” ungkapnya.
Sementara dengan memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok, pihaknya mengaku telah membentuk Task Force Peningkatan Perdagangan dan Investasi dengan memetakan sembilan aspek penting terkait masalah ekspor dan investasi.
Aspek tersebut yaitu reformasi logistik; sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja; perpajakan, insentif dan investasi dua arah; peluang ekspor barang Indonesia di pasar dunia; international marketing dan ekspor oleh UKM; standardisasi dan sertifikasi, daya saing ekspor dan investasi di era Industri 4.0; pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas dan reformasi kebijakan; dan Reformasi Institusi Publik dan Swasta.
Adapun beberapa rekomendasi utama yang perlu menjadi perhatian itu antara lain terkait dengan reformasi logistik, pihaknya merekomendasikan agar pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha untuk membuat mapping mengenal daerah-daerah di dalam dan di luar Pulau Jawa yang menjadi pusat kegiatan logistik dan pusat kegiatan industri, membangun sarana dan prasarana logistik yang terintegrasi di simpul-simpul logistik utama, serta meningkatkan kesempatan investasi dan kerjasama bagi pelaku usaha di bidang sistem logistik, transportasi, dan infrastruktur.
Terkait sumber daya manusia dan produkutivitas tenaga kerja, Kadin juga merekomendasikan agar pemerintah dapat meningkatkan kualitas institusi pendidikan, kurikulum pendidikan, serta kompetensi pengajar.
Sedangkan untuk perpajakan dan Investasi pemerintah perlu menyediakan prosedur yang lebih sederhana dan transparan agar pemerintah dapat segera mengatasi permasalahan yang terjadi di platform perizinan serta melakukan relaksasi DNI untuk memperluas dan mempercepat pengembangan kawasan di berbagai wilayah Indonesia.
“Sehubungan dengan peluang ekspor barang Indonesia di pasar dunia, pemerintah perlu melakukan mapping produk-produk unggulan dan potensial Indonesia, serta memberikan fasilitas dan insentif kepada pelaku usaha yang akan melakukan ekspor, melakukan kerja sama dengan pemerintah negara lain dalam hal harmonisasi regulasi teknis dan standar, juga pengakuan terhadap lembaga-lembaga yang melakukan pengujian, sertifikasi, inspeksi, dan akreditasi di Indonesia,” tandas Shinta. (AT Network).
,’;\;\’\’