ASIATODAY.ID, JAKARTA – Parlemen Indonesia menggalang kolaborasi multilateral untuk menghadapi krisis multi dimensi yang mencengkram dunia saat ini.
Pasalnya, pandemi Covid, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik telah memperparah krisis global.
Merujuk data World Food Program, sebanyak 828 juta orang menderita kelaparan pada 2022, selain itu kenaikan harga pangan telah mencapai 21 persen di tahun 2021.
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyerukan agar dunia segera mengambil tindakan untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan dan energi, serta memulihkan gangguan rantai pasok.
“Parlemen perlu untuk memastikan perdagangan pangan dan komoditas pertanian yang terbuka, adil, transparan, dan non-diskriminatif. Tindakan pembatasan hanya akan mengancam rantai pasok dan perdagangan pangan global. Yang berimbas paling besar bagi negara-negara berkembang dan negara miskin,” ujar Puan saat memimpin P20 Summit dengan tema ‘Emerging Issues: Food and Energy Security and Economic Challenge’, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (6/10/2022).
Menurut Puan, berbagai tantangan ini semakin menegaskan bahwa kolaborasi inklusif antara semua pemangku kepentingan mutlak dilakukan. Terutama dengan lembaga keuangan internasional, sektor swasta, dan like minded countries dan diikuti dengan alih teknologi yang saling menguntungkan, serta terus mendorong kebijakan transisi kepada energi bersih dan terbarukan.
Puan memandang, parlemen harus berperan dalam kolaborasi ini sebagai lembaga yang membawa aspirasi rakyat. Caranya adalah melalui kerjasama dan kolaborasi yang diikhtiarkan bersama, yakni untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh pihak, tanpa terkecuali.
“Saat ini, kita perlu menegaskan kembali pentingnya solidaritas dan kerja sama multilateral. Solidaritas dan kerja sama multilateral juga harus diarahkan untuk membantu negara yang paling terkena dampak krisis. Yakni untuk menjawab kebutuhan jangka pendek dalam ketahanan pangan dan energi, serta memperkuat stabilitas keuangan global,” tegasnya.
Peran penting parlemen, lanjut Puan, adalah dengan memperkuat kerangka hukum dan kebijakan terkait, memantau pelaksanaan kebijakan dan target pemerintah, mendukung anggaran yang didedikasikan untuk mencapai target nasional, serta menggalang dukungan dan melibatkan konstituen dalam pelaksanaan kebijakan.
“Untuk itulah, saya rasa sangat penting bagi parlemen berkolaborasi demi menjamin akses pangan dan energi, serta menjawab tantangan ekonomi, khususnya melalui fungsi penganggaran, pembuatan undang-undang, dan pengawasan yang kita miliki,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan, P20 ini nanti akan menghasilkan sebuah dokumen yang menjadi bagian joint statement untuk dibawa ke G20.
Adapun isu yang dibahas dalam P20 meliputi percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, persoalan kekinian, krisis pangan, dan energi. Serta, tantangan global ekonomi, peran parlemen dan demokrasi, persamaan gender, serta inklusi sosial.
Acara P20 pada Jumat hari ini (7/10/2022), dikhususkan pada pertemuan antara pembicara dari tuan rumah, pimpinan DPR, dan anggota parlemen yang tergabung dalam P20. Forum tersebut juga akan membahas P20 akan membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan konflik antara Rusia dan Ukraina.
“Kita (Indonesia) termasuk yang ingin mencari solusi. Posisi masing-masing pihak berbeda-beda, tapi kita semaksimal mungkin di P20 ini, ada satu forum yang bisa berbagi isu bersama dan kita tidak ingin memperuncingnya,” ujar Fadli.
Ia mengatakan, dunia saat ini menghadapi berbagai masalah dari sektor sosial hingga ekonomi. Tentu, masalah tersebut harus dicari solusinya oleh semua pihak dengan bergerak secara kolektif dan bersama.
“Kita tidak punya waktu untuk pasif dan saling menyalahkan, bahkan tidak ada waktu untuk berbicara lagi. Sebaliknya, sekarang adalah seruan yang sangat mendesak untuk bertindak secara kolektif dan bersama-sama seperti banyak forum sebelumnya yang masih banyak dibicarakan,” imbuh Fadli. (ATN)