ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pandemi coronavirus (Covid-19) berdampak besar terhadap dunia usaha di Jepang.
Pasalnya, perusahaan yang menyatakan pailit di Jepang diperkirakan meningkat ke level tertinggi dan ini baru terjadi dalam tujuh tahun terakhir.
Teikoku Databank Ltd. yang berbasis di Tokyo memperkirakan perusahaan Jepang yang bangkrut dapat melebihi 10.000 tahun ini, tertinggi sejak 2013. Permohonan pernyataan pailit melonjak menjadi 758 pada bulan April, dengan 123 diantaranya disebabkan oleh faktor yang terkait dengan pandemi.
Manajer umum departemen informasi cabang Tokyo Teikoku Databank, Yuya Akama memperkirakan keadaan ini bahkan lebih buruk daripada saat krisis finansial global.
“Ada kekhawatiran lintas sektor seperti department store, rumah sakit, maskapai penerbangan, hotel dan operator bus pariwisata, dan restoran,” kata Akama, melansir Bloomberg, Jumat (29/5/2020).
Perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh pandemi Covid-19 menghancurkan bisnis perusahaan di seluruh dunia dan mengancam mata pencaharian pekerja.
Perdana Menteri Shinzo Abe menggandakan langkah-langkah stimulus Jepang minggu ini untuk mendukung ekonomi yang diperkirakan para analis akan menyusut lebih dari 20 persen pada kuartal ini.
Akama mengatakan perusahaan kecil hingga menengah pada khususnya harus mengakumulasi dana tidak hanya untuk mengesampingkan krisis untuk saat ini tetapi juga untuk bersiap menghadapi gelombang kedua.
“Mungkin saja ada keadaan darurat lain dari pemerintah jika ada gelombang kedua atau ketiga. Selain itu, pemulihan mungkin memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, dan dapat berlanjut melebihi gelombang kedua,” lanjutnya.
Diantara perusahaan Jepang yang mengajukan permohonan pailit terkait dengan wabah virus Corona, mayoritas merupakan perusahaan perhotelan dan penginapan, restoran dan peritel pakaian, menurut data Teikoku Databank.
Renown Inc., sebuah perusahaan pakaian yang terdaftar di Tokyo, mengajukan perlindungan kreditor bulan ini setelah penjualan anjlok karena pandemi.
Menurut Akama, banyak pemilik perusahaan dapat memilih menghentikan bisnis tanpa mengajukan perlindungan kepailitan, dan kasus-kasus tersebut juga dapat naik di lingkungan saat ini menjadi sekitar 25.000 tahun ini dari kurang dari 24.000 pada tahun 2019. (ATN)