ASIATODAY.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kondisi ekonomi di sejumlah negara Asia Pasifik yang saat ini masih belum pulih dan berada di bawah tingkat pra-pandemi. Bahkan, Jokowi menyebut, 70 persen dari total pengangguran baru, terjadi di kawasan ini dan 85 juta penduduk kembali masuk ke jurang kemiskinan ekstrem.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan Sidang Komisi ke-78 UNESCAP di Istana Merdeka, Senin (23/5/2022).
“70 persen dari total pengangguran baru terjadi di kawasan kita dan 85 juta penduduk kembali masuk ke jurang kemiskinan ekstrem,” kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi kawasan pada tahun ini turun 0,5 persen menjadi 4,9 persen, sebagaimana prediksi IMF. Begitu juga dengan inflasi yang diperkirakan mencapai 8,7 persen, naik 2,8 persen dari perkiraan semula.
Jokowi menyampaikan, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Golas (SDGs) pun semakin tertunda. Kawasan Asia Pasifik diperkirakan baru dapat mencapai SDGs paling cepat pada 2065.
Menurut Global Climate Rise Index, 6 dari 10 negara paling terdampak perubahan iklim dalam jangka panjang ada di Asia Pasifik.
“Menjawab tantangan ini, saya mendukung sepenuhnya upaya UNESCAP memajukan a common agenda to advance sustainable development,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi pun kemudian menyampaikan sejumlah pandangannya menghadapi berbagai tantangan saat ini.
Pertama, ia mengatakan penanganan pandemi harus dilanjutkan dan kesenjangan vaksinasi di kawasan harus ditutup.
Jokowi menyebut, kawasan Asia Pasifik memiliki negara dengan pencapaian vaksinasi tertinggi dan juga terendah di dunia. Keberhasilan vaksinasi ini menentukan reaktivitasi ekonomi nasional dan konektivitas dengan perekonomian dunia.
“UNESCAP dapat mendukung terbentuknya jaringan fasilitas produksi dan distribusi vaksin regional mengatasi tantangan logistik dan mempersingkat rantai pasok,” kata Jokowi.
Kedua, Jokowi juga mendorong agar pendanaan untuk akselerasi SDGs diperkuat. ADB memperkirakan kebutuhan USD1,5 triliun tiap tahunnya untuk memastikan SDGs tercapai di Asia Pasifik pada 2030. Sementara ketersediaan pendanaan global hanya USD1,4 triliun.
Menurut Jokowi, diperlukan langkah untuk menutup kesenjangan yang besar ini. Selain itu, investasi sektor swasta juga harus didorong.
Meskipun Asia Pasifik merupakan kawasan terbesar bagi penanaman modal asing, inbound dan outbound, namun nilai investasi ke kawasan sendiri masih kecil.
Karena itu, UNESCAP dinilai perlu mendorong penguatan investasi intrakawasan, mendukung kemudahan berusaha, promosi dan bisnis matching di antara negara anggota.
“Pendanaan inovatif perlu terus dimajukan, kolaborasi UNESCAP dengan ADB dan lembaga pendanaan lainnya sangat diharapkan. Indonesia sendiri memajukan berbagai pendanaan inovatif termasuk SDG Indonesia one, green sukuk dan ekonomi karbon,” jelasnya.
Ketiga, Jokowi mengatakan, perlunya memperkuat sumber-sumber pertumbuhan baru, digitalisasi, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan hijau.
Optimalisasi digitalisasi perdagangan lanjut dia, akan memangkas biaya perdagangan di kawasan setidaknya hingga 13 persen.
“Akses UMKM pada financial inclusion dan rantai pasok kawasan perlu didorong. Dukungan bagi upaya pertumbuhan hijau sangat diperlukan termasuk transisi energi dan kapasitas pajak perlu harus diperkuat, termasuk carbon tax,” tandas Jokowi. (ATN)