ASIATODAY.ID, LAMPUNG – Pemerintahan Indonesia siap menghadapi segala konsekuensi dari kebijakan larangan ekspor bauksit pada pertengahan tahun ini, termasuk adanya gugatan dari negera tertentu di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Menurut Staf Khusus Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan, China menjadi salah satu negara yang berpotensi melakukan gugatan ke WTO.
Pasalnya, China selama ini menjadi market ekspor terbesar Indonesia untuk bahan mentah bauksit.
“Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan siap dengan konsekuensi itu. Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga lebih siap,” kata Bara di Lampung, Rabu malam (2/3/2023).
Jokowi dalam satu kesempatan menyatakan perlunya melakukan moratorium ekspor bijih bauksit guna memastikan nilai tambah produk hilir terjadi di dalam negeri.
Untuk diketahui, sebagian besar bahan mentah bauksit Indonesia dikirim ke China. Akibatnya, ekspor produk turunan seperti aluminium hingga panel surya berada di posisi terbawah, masing-masing 33 dan 31 dunia. Sementara, Indonesia berada di urutan ketiga untuk ekspor bijih bauksit.
“China ekspor orenya nomor 18 tapi ekspor panel suryanya nomor 1 di dunia, terus barangnya ini dari mana? Bahan mentahnya ini 80 persen lebih dari Indonesia,” ujar Presiden Jokowi dalam acara Mandiri Investment Forum.
Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk tetap mendukung program hilirisasi mineral tersebut.
Sebagai informasi, Indonesia sebelumnya menghadapi gugatan dari Uni Eropa (UE) karena melarang ekspor bijih nikel.
Selain bauksit, Jokowi juga berencana untuk menghentikan ekspor tembaga pada tahun ini. Kendati demikian, pemerintah masih meninjau ulang rencana moratorium ekspor konsentrat tembaga yang sedianya dilakukan pada Juni 2023. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News