ASIATODAY.ID, JAKARTA – Serangkaian insiden berbahaya dan mematikan yang terjadi di pembangkit panas bumi (geothermal) di Indonesia telah menjadi sorotan tajam.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto bahkan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia.
Desakan ini ia sampaikan menyusul insiden insiden kebocoran sumur gas yang merenggut 1 korban jiwa di PLTP yang dikelola oleh PT Geo Dipa (Persero) di kawasan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah.
Inisiden berikutnya juga terjadi kebocoran gas di sekitar daerah PLTP Sorik Merapi, Mandailing Natal, Sumatra Utara. Dalam kejadian tersebut, lanjutnya, sedikitnya ada 58 warga dilarikan ke rumah sakit.
“Harus ada evaluasi menyeluruh. Kita mendesak pemerintah melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan PLTP di seluruh Indonesia agar keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan dapat terlaksana dengan baik,” katanya, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (17/3/2022).
Dengan serangkaian insiden ini, Mulyanto sangat khawatir sebab Pemerintah Indonesia saat ini sedang menggenjot pembangunan PLTP lebih dari 400 persen dalam beberapa tahun ke depan untuk mengejar target Eenergi Baru Terbarukan (EBT) pada 2025.
“Kalau tidak cermat dan pembangunan PLTP tersebut dilaksanakan secara kejar tayang, maka yang akan menjadi korban adalah pekerja, masyarakat dan lingkungannya. Ini sangat tidak kita inginkan,” jelas Mulyanto.
Ia pun meminta Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk bertindak tegas dan tidak ragu menindak pihak-pihak yang terbukti lalai melaksanakan standar prosedur kerja. Sebab, kekeliruan sekecil apapun dalam pekerjaan sangat berbahaya bagi semua orang yang terlibat.
Apalagi, menurut dia, tidak sedikit PLTP di Indonesia yang berlokasi dekat dengan pemukiman warga, seperti PLTP Dieng Unit 2, yang sedang proses pembangunan berjarak dekat dengan pemukiman warga, sehingga apabila terjadi kecelakaan di lokasi PLTP bisa menimbulkan dampak berbahaya bagi pekerja, warga dan lingkungan di sekitar PLTP.
Sebelumnya, PT Geo Dipa Energi (Persero) menyatakan siap bertanggung jawab atas insiden kecelakaan kerja yang terjadi pada PLTP Dieng Unit I, Jawa Tengah. Kecelakaan itu terjadi akibat kebocoran relief valve yang menyebabkan satu pekerja tewas dan enam pekerja lainnya harus dilarikan ke rumah sakit akibat menghirup gas beracun.
“Segenap manajemen dan seluruh insan Geo Dipa mengucapkan turut berduka cita atas terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Kami juga akan bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut kepada seluruh korban yang terdampak,” pungkas Sekretaris Perusahaan Geo Dipa Energi Endang Iswandi.
Investigasi
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama kepolisian tengah melakukan investigasi terkait adanya laporan dugaan kebocoran gas H2H pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi di Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Langkah ini mendapat dukungan penuh dari PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) selaku penanggung jawab proyek tersebut.
“SMGP terus memberikan dukungan penuh terhadap proses investigasi yang sedang berlangsung,” ungkap Head of Corporate Affairs SMGP Yani Siskartika dalam pernyataan resminya dikutip Kamis (17/3/2022).
Penyelidikan internal SMGP, sambung Yani, menyimpulkan bahwa tidak ada kebocoran gas H2S selama pengujian sumur AAE-05 yang saat itu diduga mengakibatkan gangguan kesehatan pada masyarakat di desa Sibanggor Julu.
“Pantauan terakhir, tidak ada lagi warga yang dirawat di rumah sakit setempat. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan dukungan kepada masyarakat, termasuk bantuan kesehatan,” ungkapnya.
Pada 10 Maret 2022, SMGP telah berkoordinasi dengan Gubernur Sumatra Utara dan pemangku kepentingan terkait lainnya termasuk pihak berwenang. SMGP mendukung keputusan Pemerintah Propinsi Sumatera dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk menghentikan sementara uji sumur AAE-05 hingga penyelidikan selesai. Sedangkan kegiatan lainnya berjalan normal sesuai anjuran EBTKE.
“SMGP akan selalu mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) untuk semua kegiatan operasi yang mencakup pengujian sumur, mempertimbangkan tinjauan ketat oleh EBTKE, dan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan lokal untuk rencana mitigasi yang lebih lengkap dan menyeluruh terkait isu sosial,” tegas Yani.
Pemerintah sendiri terus melakukan investigasi terkait insiden adanya kebocoran gas tersebut.
“Pemerintah tengah menginvestigasi laporan tersebut dengan membentuk tim gabungan tediri dari Direktorat Jenderal EBTKE dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menginvestigasi laporan tersebut,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta.
Saat ini, sambung Agung, tim gabungan yang terdiri dari Ditjen EBTKE dan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Utara sedang melakukan penyelidikan termasuk berkoordinasi dengan pihak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Mandailing Natal. “Mereka Tim juga melakukan pengkajian potensi sumber H2S lainnya di sekitar lokasi,” tutupnya.
Sebagai informasi, PT Sorik Marapi Geothermal Power adalah pemegang sah hak mengelola dan mengembangkan sumber daya panas bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi Sorik Marapi – Roburan – Sampuraga di Mandailing Natal, Sumatera Utara.
SMGP memperoleh Izin Usaha Panas Bumi (IUP) pada tahun 2010 dan Izin Panas Bumi (IPB) sejak tahun 2015, dengan wilayah yang tercakup sebesar 62,900 HA dan potensi sumber daya panas bumi mencapai 240 MW.
Pada tahun 2016, KS Orka Renewables Pte. Ltd. Mengambil alih 95% saham PT SMGP dari sponsor terdahulunya. Hingga saat ini, PT SMGP telah mencapai Commercial Operating Date (COD) untuk Unit I sebesar 45 MW tahun 2019 dan Unit II sebesar 45 MW tahun 2021. (ATN)
Discussion about this post