Hilirisasi Mineral, Jalan Keluar Indonesia dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah

ASIATODAY.ID, JAKARTA – Langkah Indonesia memperkuat hilirisasi mineral sudah berada di jalan yang tepat.

Menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, hilirisasi mineral menjadi jalan keluar Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah karena manfaatnya yang besar untuk bisa menggenjot ekonomi dari sumber daya alam.

“Saat ini, tidak ada cara lain untuk Indonesia bisa keluar dari negara berpendapatan menengah. Satu-satunya jalan adalah memperkuat hilirisasi mineral. Sudah cukup kita menjual Tanah Air,” jelas Bahlil Lahadalia dalam forum webinar bertajuk ‘Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahan Geopolitik Pasca Pandemi’, Rabu (3/8/2022).

Bahlil Lahadalia merefleksi kembali Ketika pertama kali dilantik menjadi Kepala BKPM pada 2019 silam. Saat itu, Bahlil diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan ekspor bijih nikel. Akibatnya, ia pun harus menghadapi aksi demonstrasi dari para pengusaha hingga 1,5 bulan.

Namun ternyata kata Bahlil, kebijakan untuk menghentikan ekspor bijih nikel itu berbuah manis karena saat ini industri hilirisasi dengan bahan baku nikel mampu mendongkrak kinerja ekspor hingga memberikan nilai tambah positif ke dalam negeri.

Hilirisasi nikel juga kini diproyeksikan akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pemain terbesar industri baterai sel untuk kendaraan listrik.

“Ekosistem EV (kendaraan listrik) dan baterai selnya sekarang kita sudah bangun di Indonesia,” jelas Bahlil Lahadalia.

Saat ini Indonesia sudah berhasil menarik investasi pengembangan baterai kendaraan listrik global, mulai dari LG (Korea Selatan), CATL (China), Foxconn (Taiwan), hingga VW dan BASF (Jerman).

Bahlil mengatakan pemerintah pada tahun ini juga akan melakukan penataan ekspor bauksit dan timah mentah. Pemerintah ingin membangun industri hilirisasi kedua mineral tersebut di dalam negeri agar nilai tambahnya bisa diserap di dalam negeri.

“Tidak boleh lagi ekspor (bauksit) mentah dan timah. Timah kita ini, terbesar nomor dua dunia, nomor satu China. Tapi China 80 persen bangun hilirisasi di negaranya. Indonesia, membangun hilirisasi hanya 5 persen. Kita ini eksportir timah terbesar di dunia, harga timahnya dimainkan oleh negara lain. Ini harus diakhiri,” tandasnya.

Bahlil berharap semua upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong industri hilirisasi akan mampu mendukung kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan investasi.

“Harapan kita nilai tambah bisa masuk ke Indonesia untuk kemudian mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang punya gajinya lebih baik daripada padat karya,” tandasnya.

Indonesia Raup Rp87,72 Triliun dari PNBP Minerba

Sementara itu, Indonesia berhasil meraup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) subsektor mineral dan batu bara (minerba) senilai  Rp87,72 triliun hingga 1 Agustus 2022.

Angka ini melampaui target 2022 sebesar Rp42,36 triliun atau 207 persen.

“Total akumulasi dengan yang lalu itu hampir Rp300 triliun lebih. Sementara ada kelemahan di utang sekitar Rp5 triliun yang bertambah lagi karena ada Perpres Nomor 15 Tahun 2022 mengenai royalti,” kata Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yose Rizal dalam forum Webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Cegah Korupsi Komoditas, dan Optimalisasi PNBP, Rabu (3/8/2022).

Data Kementerian ESDM, realisasi PNBP minerba memang selalu melebihi target sejak 2018. Tercatat realisasi pada 2018 mencapai Rp49,62 triliun dari target Rp32,1 triliun. Lalu pada 2019 realisasi mencapai Rp44,92 triliun dari target Rp43,27 triliun.

Kemudian pada 2020, target PNBP ditetapkan pada Rp31,41 triliun dan mencapai Rp34,6 triliun. Begitu juga pada 2021 dengan realisasi yang mencapai Rp74,9 triliun dari target Rp39,1 triliun.

“Kita berbangga dan kedepannya mudah-mudahan minerba dapat terus memberikan kontribusi terhadap negara melalui PNBP,” ujarnya.

Guna meningkatkan PNBP sektor minerba, Kementerian ESDM menetapkan sejumlah kebijakan yang salah satunya dilakukan melalui penguatan pengawasan penerimaan negara melalui pemanfaatan data pembayaran PNBP melalui integrasi e-PNBP Minerba dengan aplikasi SIMPONI dan automatic blocking system aplikasi e-PNBP.

E-PNBP pun telah dimulai sejak 1 Agustus 2018 yang digunakan untuk royalti provisional dan final serta pembayaran iuran tetap.

Adapun untuk realisasi PNBP dari Sumber Daya Alam (SDA) pada 2022 diprediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melampaui realisasi 2021 yang sebesar Rp149,5 triliun. Hal tersebut lantaran realisasi PNBP SDA semester I-2022 telah mencapai Rp114,6 triliun, yang hampir mendekati realisasi sepanjang 2021.

Realisasi PNBP SDA tersebut terdiri dari PNBP SDA migas sebesar Rp74,6 triliun atau tumbuh 86,8 persen (yoy) dari Rp39,3 triliun pada semester I-2021. Kemudian PNBP SDA non-migas yang tumbuh 101,8 persen (yoy) dari Rp19,8 triliun menjadi Rp40 triliun yang merupakan 45,8 persen dari target APBN. (ATN)