ASIATODAY.ID, JENEWA – Pekerja Rumah Tangga (PRT) di dunia masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari hambatan hukum hingga akses ke jaminan siosial.
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam laporan terbarunya menyebutkan bahwa hanya 6 persen pekerja rumah tangga di seluruh dunia yang memiliki akses ke perlindungan sosial yang komprehensif.
Hal ini menyebabkan lebih dari 94 persen kekurangan akses ke berbagai perlindungan yang mencakup tunjangan perawatan medis, sakit, pengangguran, usia tua, kecelakaan kerja, keluarga, bersalin, cacat, dan ahli waris.
Menurut laporan tersebut, Menjadikan hak atas jaminan sosial kenyataan bagi pekerja rumah tangga: Tinjauan global terhadap tren kebijakan, statistik dan strategi perluasan, sekitar setengah dari semua pekerja rumah tangga tidak terlindungi sama sekali, dengan setengah sisanya secara hukum dilindungi oleh setidaknya satu manfaat.
“Bahkan ketika mereka dilindungi secara hukum, pada praktiknya, hanya satu dari lima pekerja rumah tangga yang benar-benar tercakup karena sebagian besar dipekerjakan secara informal,” demikian laporan ILO, dikutip Sabtu (18/6/2022).
Terlepas dari kontribusi vital mereka kepada masyarakat, mendukung rumah tangga untuk kebutuhan dan perawatan paling pribadi, sebagian besar dari 75,6 juta pekerja rumah tangga di dunia menghadapi berbagai hambatan untuk mendapat cakupan hukum dan akses efektif ke jaminan sosial, demikian laporan tersebut menjelaskan.
Mereka sering dikecualikan dari undang-undang jaminan sosial nasional. Karena 76,2 persen pekerja rumah tangga (57,7 juta orang) adalah perempuan, kesenjangan perlindungan sosial seperti itu membuat perempuan sangat rentan.
Meskipun hanya sedikit pekerja rumah tangga yang menikmati perlindungan sosial yang komprehensif, mereka mungkin memenuhi syarat untuk mendapat tunjangan hari tua, disabilitas dan ahli waris serta perawatan medis, dan pada tingkat yang sedikit lebih rendah, untuk mendapatkan tunjangan kehamilan dan sakit.
Sebagian besar dari mereka tidak memiliki akses ke skema asuransi sosial yang terkait dengan tunjangan pengangguran atau kecelakaan kerja.
Laporan tersebut juga menyoroti perbedaan besar antar wilayah. Di Eropa dan Asia Tengah, 57,3 persen pekerja rumah tangga dilindungi secara hukum untuk semua tunjangan. Sedikit lebih dari 10 persen memiliki hak seperti itu di Amerika; hampir tidak ada yang sepenuhnya tercakup di negara-negara Arab, Asia dan Pasifik, dan Afrika – wilayah yang mencakup negara-negara di mana sejumlah besar pekerja rumah tangga dipekerjakan.
Pandemi COVID-19 telah “memperjelas” kesenjangan cakupan perlindungan sosial yang dialami oleh pekerja rumah tangga, kata laporan itu. Mereka termasuk yang paling terpukul selama pandemi, dengan banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.
Banyak dari mereka yang mempertahankan pekerjaannya, akhirnya terinfeksi penyakit ini tanpa alat pelindung yang memadai. Mereka jarang dapat mengandalkan perlindungan kesehatan yang memadai, tunjangan sakit atau pengangguran, yang semakin memperlihatkan kerentanan mereka.
Tantangan untuk memastikan cakupan perlindungan sosial bagi pekerja rumah tangga adalah nyata tetapi bukan tidak dapat diatasi, kata laporan itu. Ini menunjuk pada sejumlah standar perburuhan internasional yang memberikan solusi. Ini termasuk Konvensi Pekerja Rumah Tangga, 2011 (No. 189) dan Rekomendasi, 2011 (No. 201), serta Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial, 2012 (No. 202) dan Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (No .102).
Laporan tersebut memberikan rekomendasi tentang bagaimana memastikan bahwa pekerja rumah tangga menikmati perlindungan sosial yang komprehensif, termasuk:
- Memastikan bahwa pekerja rumah tangga menikmati kondisi yang paling tidak menguntungkan seperti yang ada bagi pekerja lain.
- Menyesuaikan dan menyederhanakan prosedur administrasi untuk memastikan bahwa cakupan hukum diterjemahkan ke dalam cakupan dalam praktik.
- Menyederhanakan dan menyederhanakan prosedur pendaftaran dan pembayaran serta mengembangkan mekanisme pembiayaan yang memadai.
- Merancang sistem tunjangan agar sesuai dengan kekhususan pekerjaan rumah tangga.
- Mempromosikan layanan inspeksi serta mekanisme pengaduan dan banding untuk memastikan kepatuhan.
- Meningkatkan kesadaran di antara pekerja rumah tangga dan majikan mereka tentang hak dan kewajiban mereka.
- Mempromosikan pendekatan kebijakan yang partisipatif dan terintegrasi. (AT Network)