ASIATODAY.ID, JAKARTA – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mendengungkan, setiap transisi batu bara di Indonesia, Filipina dan Vietnam harus diimbangi dengan langkah-langkah untuk mempertahankan lapangan kerja di wilayah yang paling terkena dampak.
Transisi Energi yang Adil di Asia Tenggara – dampak penghentian penggunaan batu bara terhadap pekerjaan berfokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa penghentian penggunaan batu bara di Indonesia, Filipina dan Vietnam adalah bagian dari ‘transisi yang adil’ yang menciptakan lapangan kerja dan mata pencarian baru untuk menggantikan pekerjaan yang hilang.
Ketiga negara tersebut termasuk di antara lima perekonomian dengan tingkat konsumsi batu bara tertinggi di Asia Tenggara. Di wilayah ini, konsumsi batu bara telah meningkat 150 persen selama 20 tahun terakhir, dengan pangsa batu bara dalam bauran listrik meningkat dari 27 persen pada 2010 menjadi 43 persen pada 2019. Indonesia dan Vietnam adalah produsen batu bara yang penting, sementara Filipina sangat bergantung pada impor batu bara. Ketiganya rentan terhadap perubahan iklim.
Laporan tersebut mengumpulkan penelitian dari berbagai sumber dan menyoroti bahwa sementara Asia Tenggara berpotensi kehilangan kurang dari setengah juta pekerjaan di bidang bahan bakar fosil pada 2050, Asia Tenggara dapat memperoleh hingga lima juta pekerjaan, terutama di bidang energi terbarukan.
Namun, hilangnya pekerjaan karena penutupan tambang di wilayah yang bergantung pada batu bara, serta hilangnya pekerjaan yang secara tidak langsung terkait dengan industri ini akan memiliki efek negatif yang mendalam pada pasar tenaga kerja, ekonomi dan mata pencarian masyarakat lokal.
“Untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi yang negatif dari penghentian penggunaan batu bara, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan transisi yang adil bagi penduduk yang terkena dampak,” kata Cristina Martinez, Spesialis Senior ILO untuk Lingkungan dan Pekerjaan yang Layak, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/5/2022).
“Ada kebutuhan untuk mempertahankan lapangan kerja di daerah-daerah di mana produksi batu bara terkonsentrasi. Namun, ini bisa menjadi penghalang besar terhadap transisi dari batu bara, kecuali jika ditangani secara khusus melalui dukungan nasional yang disasarkan untuk daerah yang terkena dampak. Kebijakan yang diadaptasi di tingkat regional dan lokal dengan tujuan untuk menciptakan ‘area-area transisi yang adil’ sangat penting untuk transisi yang berpusat pada manusia terkait batu bara,” tambahnya.
Laporan ILO ini menyoroti pentingnya dialog sosial antara pemerintah, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha di seluruh proses pembuatan kebijakan di semua tingkatan dan untuk memastikan bahwa gender, perlindungan sosial, pemulihan yang ramah lingkungan, pengembangan keterampilan dan dimensi masyarakat diintegrasikan ke dalam kebijakan atau tindakan lanjutannya.
Batu bara adalah bahan bakar fosil yang paling banyak mengandung karbon dan penghapusannya yang cepat sangat penting untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Paris tentang perubahan iklim yang diadopsi pada 2015.
Pada bulan Maret 2021, Sekretaris Jenderal PBB mendesak semua negara Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) berkomitmen dalam menghentikan penggunaan batu bara secara bertahap pada 2030 dan negara-negara non-OECD melakukannya pada 2040 untuk dapat memenuhi tujuan 1,5°C.
Transisi Energi yang Adil di Asia Tenggara – dampak penghentian penggunaan batu bara terhadap pekerjaan diluncurkan di Bangkok pada 24 Mei 2022 oleh Koalisi Berbasis Isu PBB (IBC) tentang Menaikkan Ambisi untuk Aksi Iklim (kelompok kerja penghapusan batu bara).
IBC menyatukan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Konvensi Kerangka Kerja ILO dan PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).
IBC mengakui bahwa dukungan dan kemitraan jangka panjang diperlukan untuk membantu Asia menghentikan penggunaan batu bara dan karenanya menjalankan program lima tahun untuk mendukung Transisi yang Adil menuju energi dan pekerjaan yang lebih ramah lingkungan atau hijau. (AT Network)