ASIATODAY.ID, GLASGOW – Pemerintah Indonesia menginisiasi lahirnya kolaborasi antarnegara dalam mengawal proses transisi energi melalui program Friend of Indonesia-Renewable Energy (FIRE).
Kemitraan ini diharapkan mampu memenuhi komitmen Indonesia dalam mereduksi emisi gas rumah kaca sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 sebesar 29% dari Bussiness As Usual (BAU) dengan kemampuan sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional.
“FIRE ini merupakan platform baru mengoordinasikan dukungan internasional dalam mengakselerasi proses transisi energi di Indonesia,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat dialog transisi energi pada gelaran COP ke-26 di Pavilion Indonesia, Glasgow, United Kingdom, Kamis (4/11) waktu setempat.
Keberadaan program FIRE, sambung Arifin, tetap mempertimbangkan kondisi Indonesia dalam upaya percepatan pengehentian pengoperasian pembangkit berbasis batubara serta membuka jalan bagi Indonesia untuk pencapaian target EBT.
“Program ini akan membantu kami mengembangkan Rencana Energi Jangka Panjang dalam memastikan pencapaian ambisi kami, serta meningkatkan kerjasama dengan mitra domestik dan internasional,” jelasnya.
Dengan mempertimbangkan peralihan lanskap energi global menuju ekonomi rendah karbon dan Net Zero Emission (NZE), Indonesia melakukan exercise kembali yaitu sekitar 9,2 Giga Watt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Uap dapat diberhentikan lebih awal sebelum tahun 2030.
Rinciannya, papar Arifin, sebanyak 5,5 GW dari PLTU akan dipensiunkan secara dini tanpa adanya penggantian dari pembangkit listrik EBT. Jumlah ini berkontribusi pada pengurangan emisi sebesar 36 juta ton CO2 dengan total investasi yang dibutuhkan adalah USD26 miliar. Sisanya 3,7 GW akan pensiun dini dan diganti dengan pembangkit listrik EBT.
Angka ini akan berkontribusi pada pengurangan emisi total sebesar 53 juta ton CO2 dengan total investasi yang dibutuhkan adalah USD22 miliar (sekitar USD8 miliar USD untuk penghentian PLTU dan sisanya USD14 miliar untuk EBT).
Untuk mencapai hal tersebut, Arifin mengungkapkan tiga hal penting yang dapat dijadikan lingkup kerja sama dengan mitra internasional, yaitu kerjasama melalui technology sharing dan capacity building, bantuan teknis dan akses teknologi terkini serta mendukung penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan investasi di bidang energi terbarukan, efisiensi energi, dan proyek infrastruktur.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial juga menegaskan dukungan dari lembaga pembiayaan internasional dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim di sektor energi.
“Pemerintah Inggris, Republik Federal Jerman, dan Kerajaan Denmark, menunjukkan komitmennya untuk mendukung transisi energi Indonesia. Kami juga telah mengumpulkan dari lembaga pembiayaan internasional, yaitu Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia (World Bank) mengenai bagaimana reformasi fiskal dan struktural perlahan membantu Indonesia keluar dari ketergantuan penggunaan batubara secara bertahap,” jelas Ego.
Ego menegaskan komitmen Indonesia dalam berkontribusi pada tujuan Net Zero Emission (NZE) global melalui pendanaan iklim yang memadai dan transfer teknologi yang andal.
“Oleh karena itu, kami akan menyambut baik dukungan dan kontribusi masyarakat internasional dan negara-negara maju, karena kami bercita-cita untuk memimpin dengan memberi contoh,” tutup Ego. (ATN)