ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia dan Bali memimpin pertemuan ke-6 Task Force on Planning and Preparedness (TFPP) Bali Process yang diselenggarakan pada tanggal 22 dan 24 Juni 2021 serta dihadiri 100 peserta yang terdiri dari negara anggota Ad Hoc Group Senior Official Meeting (AHG SOM) Bali Process dan sejumlah observer.
Delegasi RI terdiri dari unsur lintas kementerian, seperti Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, Kementerian Perhubungan, Bakamla dan Basarna. Pertemuan pada tingkat SOM dipimpin oleh co-chairs Dirjen Kerja Sama Multilateral dan Ambassador for People Smuggling and Human Trafficking Australia.
“Tugas utama kita adalah menjaga peran TFPP selama pandemi, termasuk menemukan langkah-langkah baru dan praktis dalam penanganan berbagai macam kasus migrasi di kawasan, yang bersifat unik dan kompleks,” tegas Febrian A. Ruddyard, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kemlu RI, dikutip Jumat (25/6/2021).
Pertemuan juga membahas kebijakan dan langkah-langkah operasional terkait isu-isu “safety of life at sea“, khususnya dalam aspek pencegahan, respon operasional dan pendekatan terkoordinir; serta isu-isu strategis termasuk kegiatan TFPP tahun 2020, perkembangan migrasi ireguler kawasan dan global, serta fokus TFPP ke depan, khususnya menjelang peringatan 20 tahun terbentuknya Bali Process.
Delri serukan pentingnya burden sharing dan shared responsibility untuk penanganan isu migrasi ireguler secara bersama-sama dan proporsional, melalui: i) pelindungan korban sejalan dengan hukum internasional dan non-refoulement principle, ii) kerja sama regional dan internasional, dan iii) memperhatikan aspek dan prinsip kesehatan dalam kebijakan dan penanganan di lapangan.
Dalam pertemuan, Direktur HAM dan Kemanusiaan juga sampaikan pengalaman dan good practice Indonesia terhadap penanganan kasus dan pemberian bantuan kemanusiaan kepada 81 pengungsi Rohingya yang berada di perairan Aceh. Ditekankan juga beberapa lessons learned di antaranya: i) pengutamaan upaya pencegahan daripada upaya respon operasional, ii) pentingnya identifikasi dan penanganan elemen kejahatan lintas negara dalam penyelamatan migran ireguler di kondisi darurat, dan iii) respon operasional wajib dilengkapi dengan solusi yang berkelanjutan dan melibatkan negara ketiga.
“Ke depannya, TFPP diharapkan dapat terus melakukan engagement dengan stakeholders yang relevan untuk mendapat input substantif demi meningkatkan perencanaan dan kesiapsiagaan di kawasan serta untuk selalu mengarusutamakan aspek kesehatan termasuk implementasi prokes serta akses kepada faskes dan vaksin dalam pembahasan TFPP,” tegas Dirjen Kerja Sama Multilateral.
TFPP merupakan mekanisme yang dibentuk untuk membantu Bali Process Consultation Mechanism guna meningkatkan perencanaan dan kesiapan untuk menghadapi pergerakan ireguler para migran, utamanya melalui jalur laut, yang bersifat mendadak dan besar. (ATN)