ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat bersatu untuk melawan kampanye hitam anti minyak sawit yang digaungkan oleh Uni Eropa (UE).
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2/2021).
“Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama. Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini,” kata Jokowi usai menggelar pertemuan bilateral dengan PM Malaysia Muhyiddin Yassin.
PM Muhyiddin Yassin menyambut baik hal tersebut. Dia menyatakan Malaysia sepakat bekerjasama dengan Indonesia untuk melawan kampanye hitam anti minyak sawit yang berlaku di Uni Eropa, dan Australia.
“Kampanye anti minyak sawit ini tidak berasas dan tidak menggambarkan kelestarian industri sawit dunia serta kontradiktif dengan komitmen EU dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai perdagangan bebas,” ujar Muhyiddin.
Muhyiddin menyatakan bahwa Malaysia juga telah mengikuti langkah Indonesia untuk mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa untuk melawan diskriminasi minyak sawit ke WTO.
“Saya telah menyampaikan ke Presiden Jokowi bahwa Malaysia juga telah mengajukan gugatan atas EU pada 15 Januari 2021 di WTO sama seperti yang telah dilakukan Indonesia pada Desember 2019 lalu,” tuturnya.
Dia juga memastikan bahwa Malaysia akan bekerjasama dengan pihak Indonesia untuk menghadapi isu diskriminasi sawit.
“Ini untuk memastikan melindungi industri minyak sawit dan berjuta-juta kebun sawit yang bergantung sepenuhnya pada industri sawit baik di Indonesia maupun di Malaysia,” ujarnya.
Selain menyepakati kerja sama untuk melawan kampanye anti minyak sawit, Indonesia dan Malaysia juga menyepakati sejumlah kerja sama di bidang lainnya dalam pertemuan bilateral kali ini seperti peningkatan kerja sama perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia dan kesepakatan membentuk Travel Corridor Arrangement (TCA).
Tidak hanya membahas isu bilateral, kedua Kepala Negara juga membahas isu strategi lainnya terkait Laut China Selatan (LCS) dan dinamika politik di Myanmar. (ATN)