ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dengan memerangi praktik ilegal fishing.
Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat bertemu dengan Duta Besar Norwegia, H.E. Mr. Vegard Kaale di Jakarta, Senin (1/2/2021).
“Salah satu concern kami adalah menjaga laut kami dari praktik ilegal fishing,” ujar Menteri Trenggono dalam pertemuan tersebut.
Praktik ilegal fishing menurutnya, merupakan persoalan global yang perlu disikapi bersama. Setiap negara harus bersuara dan menunjukkan langkah konkrit dalam memerangi praktik yang dapat merusak populasi biota laut ini.
Menteri Trenggono sepakat dengan aturan sejumlah negara yang memberlakukan ketentuan ketertelusuran produk-produk perikanan yang masuk ke suatu negara. Dengan begitu, dapat ditelusuri dari mana ikan berasal dan bagai mana proses produksinya.
“Overfishing ini bukan hanya persoalan di Indonesia saja, tapi juga dunia. Kami concern pada keberlanjutan, karena isi laut kita harus dijaga untuk generasi berikutnya,” tegasnya.
Di samping pemberlakuan ketertelusuran produk perikanan, penerapan teknologi untuk mengetahui pergerakan kapal-kapal pelaku ilegal fishing juga perlu dikedepankan.
Menteri Trenggono mengajak Norwegia bekerjasama mengembangkan teknologi yang dimaksud. Sharing informasi dan teknologi menurutnya penting dalam memerangi praktik tersebut.
Selain mengenai praktik ilegal fishing, Menteri Trenggono menyampaikan bahwa kementeriannya tengah fokus mengembangkan perikanan budidaya dalam negeri.
Langkah ini juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan di tengah stagnannya produktivitas perikanan tangkap sejak beberapa tahun terakhir.
“Norwegia adalah salah satu negara yang sukses melakukan budidaya. Kami mau belajar. Fokus kami hanya di tiga sampai lima komoditas,” urainya.
Sementara itu, Dubes Vegard Kaale sepakat dengan Menteri Trenggono bahwa praktik ilegal fishing merupakan persoalan bersama. Dia berharap ke depan Indonesia – Norwegia dapat menjalin lebih banyak kerja sama, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.
Kerja sama dua negara ini dalam melawan ilegal fishing sebenarnya bukan hal baru. Pada November 2015, berlangsung Joint Statement on Cooperation to Combat IUU Fishing, Fisheries Crime and Fisheries Related Crimes, to Promote Sustainable Fisheries Governance RI-Norwegia di Jakarta.
Implementasi kerja sama pemberantasan IUU Fishing ini mencakup penanganan kasus ilegal fishing secara bersama-sama (joint investigation dan technical assistance); pertukaran data dan informasi mengenai pergerakan kapal illegal fishing berbendera asing yang akan memasuki wilayah Indonesia; dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum perikanan. (ATN)