ASIATODAY.ID, BALI – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID) dalam penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung program penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
Untuk mengimplementasikan itu, KKP melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) bekerja sama dengan USAID Indonesia menggelar Workshop Fisheries Management Training Activity 1 “Effective Quota-Setting With Adaptive Implementable Management (AIM)”. Workshop ini digelar melalui kemitraan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA), 10-13 Oktober 2022, di Kantor Coral Triangle Center, Sanur, Bali.
Menurut Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta, sektor perikanan Indonesia saat ini menghadapi tantangan penurunan jumlah ikan karena penangkapan ikan berlebih dan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). Sebanyak 35% ketersediaan ikan mengalami eksploitasi berlebih, sementara kerugian akibat IUUF mencapai 4 miliar dollar per tahun.
Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur berarti pemerintah mengambil pendekatan aktif dalam pengelolaan wilayah penangkapan ikan dan distribusi kuota untuk mengimbangi praktik ilegal dan tidak bertanggung jawab.
“Semua kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah penangkapan ikan Indonesia akan dipantau menggunakan teknologi berbasis satelit terbaru dan sistem yang sangat digital. Kementerian kami memiliki Command Center di Jakarta untuk mensurvei dan memantau kegiatan penangkapan ikan,” ujar Nyoman saat membuka workshop dan menyampaikan materi Policy to Improve Human Resources Development for Support Priority Programs of Fishing Capture Based on Quota-Setting.
“Kuota tertentu akan ditetapkan dan diberikan berdasarkan perhitungan dan penilaian ilmiah dengan pendekatan ekosistem. Sekitar 64,90% kuota akan dicadangkan untuk industri perikanan. Sekitar 35% kuota diberikan untuk penangkapan ikan tradisional melalui koperasi dan kurang dari 1% diberikan untuk penangkapan ikan rekreasi,” tambah Nyoman.
Kebijakan ini akan menimbulkan multiplier effect seperti memperkerjakan sekitar 1,5 juta tenaga kerja di banyak daerah, pembentukan galangan kapal yang diperlukan untuk mendukung industri perikanan, pembangunan rumah susun untuk nelayan, promosi industri perikanan seperti unit pengolahan ikan dan pabrik es, instalasi air tawar dan penjualan bahan bakar fosil. Efek-efek ini akan menghasilkan perputaran uang sekitar Rp406,99 triliun rupiah setahun.
Menurut Nyoman, BRSDM mendukung program prioritas KKP melalui satuan pendidikan tinggi dan menengah, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), lembaga inkubasi di seluruh Indonesia, serta Sekretariat di Jakarta yang berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan untuk mengkoordinasikan dan memastikan semua program sejalan dengan program prioritas KKP.
Saat ini BRSDM sedang mentransformasi satuan pendidikan menjadi Ocean Institute of Indonesia yang yang fokus pada pendidikan vokasi berbasis kompetensi di bidang kelautan dan perikanan.
“Sertifikasi kompetensi adalah inti dari pengembangan SDM. Di masyarakat, Puslatluh KP dengan banyak cabangnya di seluruh Indonesia berfungsi sebagai pusat pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan manajerial. Kami memodelkan penyuluhan dan pelatihan kami menggunakan teknologi digital untuk memungkinkan kami untuk menjangkau khalayak yang lebih luas di seluruh Indonesia. Kami juga mengembangkan SMART Fisheries Village dengan produksi perikanan terpadu yang mengadopsi pendekatan inkubasi bisnis holistik untuk membantu mengembangkan startup perikanan dan wirausahawan individu dengan menyediakan berbagai layanan termasuk pelatihan manajemen, pembiayaan modal, dan ventura pasar,” lanjutnya.
Pihaknya juga telah menyiapkan 40 Unit Pelaksana Teknis pengembangan SDM (satuan pendidikan tinggi dan menengah, balai pelatihan, penyuluhan, dan inkubasi bisnis) di berbagai daerah, 4.526 penyuluh perikanan di seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia, berbagai sertifikat keahlian dan kompetensi, dan sebagainya.
Sementara itu, Deputy Director of Environment USAID Indonesia Mark Newton mengapresiasi langkap KKP ini.
Ia mengatakan, dengan semangat pembangunan berkelanjutan, USAID dan KKP telah bermitra cukup lama. USAID sangat menghargai upaya KKP untuk menyeimbangkan antara kesehjateraan masyarakat perikanan, ekonomi dan ketahanan pangan dari sektor perikanan dengan keberlanjutan sumber daya dan ekosistem.
Menurutnya, kebijakan perikanan terukur berbasis kuota membawa Indonesia ke jajaran negara negara yang maju dalam pengelolaan perikanan seperti Norwegia dan Selandia Baru.
“USAID senang dapat bermitra dengan Indonesia dalam peningkatan SDM yang terampil melalui kegiatan yang disepakati bersama untuk mendukung implementasi kebijakan perikanan berbasis kuota,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Senior Fisheries Scientist NOAA Josh Newlis.
“Kami sangat senang dapat bekerja bersama dengan KKP dalam workshop ini untuk secara bersama belajar dan berbagi pengalaman untuk membangun sebuah strategi yang adaptif dan praktis dalam menentukan kuota perikanan berdasarkan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi di Indonesia,” imbuhnya.
Dengan demikian, strategi manajemen perikanan yang diciptakan bersama sebagai luaran workshop ini merupakan strategi yang tidak hanya meniru negara lain yang telah menerapkan kebijakan berbasis kuota namun merupakan strategi yang praktis dan paling relevan diterapkan di Indonesia. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News