ASIATODAY.ID, NUSA DUA – Presiden Republik RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong parlemen di negara anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) atau Uni Antar-Parlemen mampu memobilisasi kebijakan dan aksi konkret dalam mengatasi perubahan iklim.
Hal tersebut disampaikan Presiden pada Pembukaan Sidang Majelis Uni Antar-Parlemen Ke-144 dan Sidnang Terkait Lainnya, Minggu (20/03/2022), di Bali International Covention Centre (BICC), Badung, Bali.
“Saya sangat menghargai apabila seluruh parlemen yang ada di negara-negara anggota IPU bisa memobilisasi bersama-sama dengan pemerintah, sehingga muncul sebuah keputusan, muncul sebuah aksi yang betul-betul nyata dan konkret sehingga bisa dilaksanakan di lapangan,” ujarnya.
Presiden menyampaikan, isu perubahan iklim sering dibicarakan dan diputuskan di dalam berbagai pertemuan global namun aksi lapangannya belum kelihatan.
“Saya berikan contoh saja transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, dari energi batu bara masuk ke renewable energy. Kelihatannya mudah, tetapi dalam praktiknya itu adalah sesuatu yang yang sangat sulit di lapangan, utamanya bagi negara-negara berkembang,” tuturnya.
Lebih lanjut Kepala Negara pun menekankan tiga hal yang perlu dimobilisasi dalam mengatasi perubahan iklim.
“Pendanaan iklim, ini harus segera kita selesaikan, yang kedua investasi dalam rangka renewable energy, kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan transfer teknologi. Kalau ini tidak riil dilakukan, sampai kapanpun saya pesimis, bahwa yang namanya perubahan iklim ini betul-betul tidak bisa kita cegah,” ujarnya.
Presiden Jokowi mengungkapkan Indonesia memiliki potensi untuk energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari hydropower, geotermal, angin, arus bawah laut, hingga yang berasal dari energi matahari. Namun, lanjut Presiden, pengembangan energi terbarukan tersebut membutuhkan investasi yang besar, transfer teknologi, dan pendanaan iklim global yang betul-betul serius didukung oleh internasional.
“Kalau itu hanya kita bicarakan dari tahun ke tahun dan tidak ada mobilisasi, tidak ada keputusan, saya pesimis, bahwa yang namanya perubahan iklim ini betul-betul tidak bisa kita cegah sama sekali,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat membuka sekaligus memimpin sidang majelis Inter-Parliamentary Union (IPU) mendorong agar komitmen dana perubahan iklim bisa segera direalisasikan.
“Kita harus merealisasikan komitmen pembiayaan perubahan iklim sebesar 100 miliar dolar AS per tahun,” kata Puan, di BICC, Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).
Selain itu, Puan juga menekankan IPU perlu memobilisasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kemudian upaya transisi energi bersih dengan transfer teknologi dan investasi dinilai juga perlu didukung.
Untuk mencapai hal tersebut, Puan mendorong agar pertemuan IPU ke-144 ini dapat menekankan kepada beberap hal.
Pertama, perlunya memperkuat kemitraan global, dan multilateralisme dalam menyelesaikan berbagai permasalahan global.
“Kedua, perlunya mengubah komitmen pada berbagai kesepakatan internasional menjadi aksi nyata di dalam negeri,” ucapnya.
Ketiga, Puan menilai perlunya membangun budaya damai berupa penyelesaian masalah dengan dialog dan toleransi, dan meninggalkan kekerasan.
Keempat, perlunya Parlemen berperan aktif menjembatani perbedaan antar negara dan berupaya membangun saling kepercayaan.
Puan mengatakan melalui tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change’ memberi kesempatan bagi Parlemen untuk berada di garda depan dalam mencapai zero emission.
Menurutnya jika emisi dunia tidak berkurang 7,6 persen per tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2030, maka dunia tidak akan mencapai target pemanasan bumi 1,5 hingga 2 derajat celcius.
Untuk diketahui, IPU adalah organisasi internasional untuk parlemen di dunia. Didirikan pada tahun 1889, organisasi ini memiliki 179 anggota lembaga parlemen dan 13 anggota asosiasi. IPU memiliki misi untuk mempromosikan kepemimpinan dan proses politik yang demoktatis, bekerja dengan parlemen dan anggota parlemen untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat.
IPU Assembly adalah satu-satunya forum global yang mengumpulkan anggota parlemen dari seluruh dunia untuk membahas dan mendorong berbagai agenda internasional yang menjadi kepentingan bersama. Melalui forum ini, anggota parlemen yang merepresentasikan kepentingan masyarakat, akan mengadopsi resolusi-resolusi kritis terkait keamanan, demokrasi, sosial, ekonomi, dan pembangunan yang dihadapi saat ini dan di masa depan. (ATN)